Jakarta-
Pembahasan Undang-undang Aparatur Sipil dikordinasikan oleh Wakil Presiden Pemerintah menyatakan hingga kini belum memutuskan, untuk mengganti skema pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS). Dengan demikian pemberian pensiun hingga 2013, masih akan mempergunakan skema saat ini, yakni pembayaran secara bertahap. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan, saat ini pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negeri (ASN).
Di dalamnya termasuk membahas skema pemberian pensiunnya. Dalam pembahasan RUU ini, koordinasi pemerintah langsung dibawah Wakil Presiden.
“Sebagaimana inisiatif DPR, RUU ASN sedang dibahas di pemerintah. Pak Presiden memberikan penugasan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selaku vocal point-nya. Mendagri, Menkum HAM, terakhir ditugaskan sendiri kepada Menteri Keuangan untuk bahas itu dibawah koordinasi Pak Wapres,” ujar Kiagus dikantornya, Jakarta.
Lebih lanjut dia mengatakan di lingkungan pemerintah, RUU ini baru dibahas pada level eselon satu, sebelum dilaporkan ke tingkat Menteri dan ke Presiden.
Dengan demikian dia menyatakan masih banyak hal, yang perlu dikaji ulang sehingga prosesnya masih akan berlangsung lama.
Dia juga mengaku belum bisa memproyeksikan apakah dengan adanya RUU ASN dan skema baru, pensiun akan bisa menghemat pengeluaran negara.
Penghematan secara signifikan menurutnya hanya bisa dicapai melalui pemangkasan gaji pegawai.
“Belum bisa penghematannya itu karena scheme-nya itu belum. Mau (opsi) rapel itu tadi tentu harus kita exercise dulu. Pasti memerlukan masa-masa transisi,” pungkasnya.(PPCI).
URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2012/10/pemerintah-masih-kaji-skema-baru.html