Refleksi BPPT, “Teknologi Tingkatkan Daya Saing Dan Ciptakan Ketahanan Nasional”

Pelaksanaan program dan kegiatan perekayasaan teknologi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sepanjang tahun 2013 ditandai dengan upaya-upaya untuk memberikan solusi teknologi guna meningkatkan daya saing bangsa dan mendukung ketahanan nasional di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Di penghujung 2013 ini BPPT pun menggelar Refleksi Akhir Tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kegiatan ke public. Kepala BPPT Marzan A. Iskandar menyebutkan bahwa tahun ini banyak capaian dan rekomendasi BPPT yang telah diaplikasikan bersama mitra. Beberapa isu besar yang mengemuka pada 2013 juga telah ditanggapi dengan baik oleh BPPT. Kontribusi dan solusi teknologi telah diterapkan mulai dari banjir di Jakarta, kebaran lahan dan hutan, pembuatan kartu pintar e-KTP, penerapan e Voting, pangan hasil rekayasa guna mendukung ketahanan pangan, rekayasa energy alternatif , sampai ke permasalahan transportasi. “Kontribusi ini sejalan dengan adanya 5 Kedeputian di BPPT yang menjalankan perannya masing-masing,” ungkap Marzan kala membuka acara yang mengambil tema “Teknologi Tingkatkan Daya Saing Dan Ciptakan Ketahanan Nasional”, Jakarta (23/12).

Lebih lanjut Marzan merinci lima kedeputian di BPPT, pertama Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA). Kedua, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM). Ketiga, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB). Keempat, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR). Kelima, Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT). “Melalui kelima kedeputian inilah BPPT memberikan upaya-upaya untuk memberikan solusi teknologi guna meningkatkan daya saing bangsa dan mendukung ketahanan nasional di berbagai aspek kehidupan masyarakat,” paparnya.
Terkait capaian dan kinerja BPPT melalui Kedeputian Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM BPPT) di tahun 2013 berhasil menyelesaikan rancangan alat pembaca e-KTP yang nantinya akan digunakan secara nasional. Selain itu juga dikembangkan e-KTP multifungsi dengan inovasi teknologi sistem subsidi langsung non tunai. Kegiatan lain adalah dilakukannya pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepala desa yang telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. BPPT juga berusaha mewacanakan penggunaan e-rekapitulasi dalam pemilu 2013.
Aktivitas lain yang diupayakan oleh kedeputian TIEM ini adalah upaya dalam mendorong pemanfaatan energi alternatif di Indonesia sebagai solusi ketahanan energi. Berbagai hal telah diujicobakan seperti Pure Plant Oil (PPO): untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas serta Diesel. Kemudian juga memberikan solusi peningkatan kinerja PLTU dengan menggunakan batubara muda. Penguasaan teknologi smart-grid. BPPT juga mendorong PLTP skala kecil yang memiliki potensi sebagai pengganti PLTD di daerah-daerah yang memiliki sumber panasbumi. Kemudian bekerjasama dengan UNDP Indonesia melalui project Microturbine Cogeneration Technology Application Project (MCTAP) yang bertujuan untuk mendorong Aplikasi Kogenerasi untuk mendukung program penghematan energi nasional. Selanjutnya Kedeputian TIEM juga telah berhasil meningkatkan Kualitas Layanan Navigasi Penerbangan Dengan Sistem Pemantauan Penerbangan Berbasis Ads-B sebagai alat bantu pemantauan penerbangan pada Bandara Non-Radar
Sejak awal Januari 2013 BPPT langsung berperan aktif mengatasi banjir di DKI Jakarta. Melalui Kedeputian Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA-BPPT), layanan teknologi modifikasi cuaca oleh UPT Hujan Buatan BPPT dinyatakan berhasil dalam upaya mencegah banjir di DKI Jakarta. Selain itu TPSA BPPT juga telah mendorong pemanfaatan teknologi untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui Technology Clearing House pada pengolahan /pemurnian mineral berbagai komoditi mineral seperti Bijih Besi, Nikel, dan Galena.
Dari Kedeputian Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR BPPT), tahun ini telah mengupayakan dukungan teknologi dalam beberapa hal, utamanya adalah dalam pengembangan Pesawat Udara nir Awak (PUNA). Selain itu Kedeputian TIRBR juga berupaya meningkatkan kemudahan sarana transportasi di Indonesia dengan dukungan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan Rancang bangun dan rekayasa Kapal Rawa, Rekayasa teknologi system transportasi, untuk meningkatkan konektivitas Koridor Sumatera – Jawa, perekayasaan kendaraan angkutan umum massal, hingga melakukan Uji terowongan angin dalam mendukung Pengembangan Pesawat Tempur Nasional (IF-X).
TIRBR BPPT juga melakukan pendampingan dalam pembangunan Pabrik Gula Glenmore–Banyuwangi guna meningkatkan daya saing industri permesinan dalam negeri. Kemudian juga menyiapkan tahapan awal industrialisasi (pilot project) Pupuk Lepas Lambat (SRF) di Bantaeng, Sulsel.
Menanggapi isu ketahanan pangan nasional, BPPT juga memberikan berbagai kontribusi dari Kedeputian bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB). Kedeputian TAB tahun ini telah berhasil menghasilkan teknologi Ikan nila Salina yang dapat tumbuh optimal pada salinitas 20-25 ppt (air payau), serta siap diaplikasikan di tambak marjinal Indonesia seluas 30-40 % dari 1,2 juta Ha. Untuk peningkatan dan pengembangan industri kakao nasional juga TAB telah mengujicobakan teknologi produksi bibit kakao dengan teknik micrografting. BPPT juga berfokus pada teknologi pengembangan ekstrak terstandar tanaman obat, serta Teknologi pengembangan formula sediaan obat herbal terstandar. Dari hal tersebut telah diperoleh Formula obat herbal terstandar antidiabetes (penurun gula darah) yang telah lolos uji praklinik, siap untuk diregistrasi pada BPOM dan di produksi pada skala komersial.
Selaras dengan program MP3EI yang juga menuntut pengembangan inovasi di tiap daerah di tanah air, BPPT melalui Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT BPPT) juga telah melakukan pendampingan dalam penguatan sistem inovasi daerah. Beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan pendampingan kepada beberapa daerah yang menjadi mitra kerjanya. Penguatan system inovasi ini ditujukan untuk memperkuat daya dukung & jejaring ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) guna peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar & kepentingan publik; peningkatan daya saing & penguatan kohesi sosial; serta penguatan kemandirian Bangsa & NKRI.
Kegiatan lain yang dilakukan PKT BPPT adalah dalam hal Proses Inkubasi Calon Teknoprener Pemula dan Technopreneurship Camp, yang bertujuan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan berbasis teknologi di kalangan masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, dalam memberikan gambaran mengenai peranan teknologi dalam pengembangan usaha dan peningkatan daya saing usaha, serta mendorong tumbuhnya perusahaan pemula baru berbasis teknologi (PPBT) dan wirausaha baru berbasis teknologi (teknoprener).
Semua yang telah BPPT lakukan tahun ini, tentu penting untuk diketahui oleh masyarakat guna menciptakan persepsi positif bahwa teknologi karya anak bangsa, tidak kalah dengan produk asing dan bermanfaat banyak bagi peningkatan daya saing bangsa dan menciptakan ketahanan nasional yang seutuhnya.

Read More... Refleksi BPPT, “Teknologi Tingkatkan Daya Saing Dan Ciptakan Ketahanan Nasional”

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/12/refleksi-bppt-teknologi-tingkatkan-daya.html

Bank Indonesia Mencabut & Menarik 4 (Empat) Pecahan Uang Kertas dari Peredaran

Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/33/PBI/2008 secara resmi mencabut & menarik 4 (empat) pecahan uang kertas dari peredaran. Pecahan uang kertas yang dicabut & ditarik adalah sebagai berikut:
1. Rp10.000 Tahun Emisi (TE) 1998 (Gambar Muka: Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien),
2. Rp20.000 Tahun Emisi (TE) 1998 (Gambar Muka: Pahlawan Nasional Ki Hajar
Dewantara),
3. Rp50.000 Tahun Emisi (TE) 1999 (Gambar Muka: Pahlawan Nasional WR. Soepratman), dan
4. Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 1999 (Gambar Muka: Pahlawan Proklamator Dr.Ir.Soekarno & Dr. H. Mohammad Hatta, berbahan polymer).
“Bank Indonesia secara rutin melakukan pencabutan & penarikan uang rupiah. Hal tersebut dilakukan dgn pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama & perkembangan teknologi unsur pengaman (security features) pada uang”, demikian disampaikan S. Budi Rochadi, Deputi Gubernur bidang Pengedaran Uang.
Dengan pencabutan & penarikan uang rupiah dari peredaran maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013, empat pecahan uang tersebut tak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender).
Namun demikian, bagi masyarakat yang masih memegang uang pecahan-pecahan tersebut dapat melakukan penukaran dgn uang rupiah pecahan yang sama atau pecahan lainnya yang masih berlaku di kantor-kantor Bank Indonesia atau bank umum terdekat. Batas waktu penukaran empat uang pecahan tersebut di bank umum adalah sampai dgn tanggal 30 Desember 2013 atau 5 (lima) tahun sejak pencabutan & penarikan uang tersebut. Sementara itu, batas waktu penukaran di Bank Indonesia adalah sampai dgn tanggal 30 Desember 2018 atau selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. Hak utk menuntut penukaran empat pecahan uang rupiah yang dicabut & ditarik tersebut tak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung tanggal 31 Desember 2018.

Read More... Bank Indonesia Mencabut & Menarik 4 (Empat) Pecahan Uang Kertas dari Peredaran

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/12/bank-indonesia-mencabut-menarik-4-empat.html

Jadikan Budaya sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan

Nusa Dua,Bali-
Indonesia telah mengambil sejumlah langkah menjadikan budaya sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Langkah menuju pembangunan berkelanjutan bermuara pada tercapainya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu membangun sistem nilai dan tradisi yang mempromosikan kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono aat membuka Forum Kebudayaan Dunia atau World Culture Forum (WCF) 2013 di Mangupura Hall, Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Senin (25/11) pagi.
Presiden SBY mengatakan, budaya dapat menjadi sumber penting pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan kewirausahaan. Menurut laporan PBB, industri budaya dan kreatif merupakan salah satu sektor yang paling berkembang pesat dalam ekonomi global.
“Di Asia misalnya, tingkat pertumbuhannya mencapai 9,7 persen, di Afrika 13,9 persen, di Timur Tengah 17,6 persen, Amerika Selatan 11,9 persen, Oceania 6,9 persen, dan 4,3 persen di Amerika Utara dan Tengah," kata Presiden SBY.
Presiden SBY mengemukakan filosofi yang dianut masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana. Ini adalah filosofi yang memandang harmoni antarmanusia, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. "Tri Hita Karana merupakan landasan budaya Bali yang melestarikan dan menghormati alam. Saya percaya filsafat yang sama dapat ditemukan di setiap negara di dunia,” ujarnya
Presiden menggarisbawahi budaya inklusif yang penting untuk pembangunan berkelanjutan dengan ekuitas. Menurut dia, hal ini harus melibatkan partisipasi dan kontribusi komunitas lokal dan tradisional. Di Indonesia, mereka dikenal sebagai 'masyarakat adat‘.
Kegiatan ini juga meliputi perlindungan warisan budaya, pengetahuan, dan praktek-praktek tradisional.
"Aset budaya yang merupakan modal bagi mereka seringkali rapuh, tetapi secara signifikan penting untuk mata pencaharian berkelanjutan mereka,” katanya.
Partisipasi perempuan juga penting untuk meningkatkan inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan dengan berkeadilan. "Oleh karena itu, pertimbangan gender juga harus diperhitungkan dalam penentuan kebijakan dan program pembangunan," katanya.
Selain itu, pembangunan dapat terwujud secara maksimal jika ketertiban dan stabilitas terjaga secara merata. Saat ini, kata Presiden, ada negara-negara yang tetap berada di bawah situasi konflik. Dalam kondisi seperti itu, keterbelakangan dan kemiskinan cenderung bertahan, atau bahkan menjadi lebih buruk. "Oleh karena itu , melestarikan budaya perdamaian adalah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan," katanya.
Tidakak lupa, lanjut Presiden, kerja sama antarnegara harus memberikan prioritas terhadap isu-isu budaya dan pembangunan. Kerja sama internasional tersebut dapat mencakup beasiswa budaya dan pembangunan, khususnya bagi kaum pemuda. "Selama bertahun-tahun Indonesia telah menawarkan beasiswa budaya bagi warga negara dari berbagai negara sahabat,” kata SBY.
Usai membuka WCF 2013, Presiden SBY menuju Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Di tempat itu, SBY akan melakukan penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang jatuh pada 28 November 2013.

Read More... Jadikan Budaya sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/11/jadikan-budaya-sebagai-penggerak.html

di Tahun Politik Umat Harus Solid

Jakarta,-
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar mengatakan di tahun politik 2014, seluruh warga, penting untuk memberikan partisipasi politiknya namun harus tetap solid.
“Negara ini dibangun dengan toleransi umat beragama dan agama telah memberi warna tersendiri terhadap kesatuan yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Dan agama melalui nilai-nilai universalnya telah membawa negara ini kokoh,” kata Nasaruddin Umar saat memberi sambutan pada Silaturrahim Nasional (Silatnas) IV Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Senin (11/11).
Demikian pentingnya kerukunan sebagai penyangga negara ini. Karena itu, menurut Wamenag, agama telah dijadikan pengikat nilai abadi manusia. Kerukunan menjadi komitmen dan perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Di balik kerukunan itu, agama telah tampil sebagai motivasi dan menjadi energi bagi pergerakan bangsa”, tandas Wamenag.
Jadi, menurut Wamenag, sebesar apa pun sekulernya suatu bangsa, sejatinya negara itu membutuhkan energi universal dari nilai agama. Sejarah membuktikan agama tetap dibutuhkan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun ketika tampil membangun perdamaian dengan umat lain dilakukan dengan mengedepankan nilai universal pada piagam perdamaian. Bukan membuat undang-undang, tetapi dengan nilai yang bersifat universal justru lebih mudah.
Isi piagam perdamaian yang dibuat Rasulullah itu mudah diterima, karena lebih singkat dan menyentuh semua pihak. Apa pun warna kulit dan etnisnya, tetapi mudah diterima dan dilaksanakan. Untuk itulah, Wamenag mengajak tokoh agama yang hadir pada Silatnas itu untuk melakukan re-Indonesia tentang agama sehingga nilai-nilai yang bertentangan dengan Indonesia bisa segera dieliminir, mengingat pengaruh global tentu saja harus diakui kini demikian kuat.
Dalam Silatnas yang dihadiri 231 undangan, sejumlah Kakanwil Kementerian Agama, dan Pengurus FKUB dari seluruh Indonesia Wamenag mengingatkan bahwa reformasi – yang kini bergulir – seharusnya pula perlindungan kepada umat harus lebih baik.
“Warga bangsa perlu kesejukan dan karena itu bahasa agama yang keluar dapat membawa pada keutuhan bangsa. Sebab, Allah sangat memuliakan cucu Adam, apa pun jenis kelamin dan rasnya. Hukumnya wajib bagi umat untuk memuliakan ciptakan Allah itu”, papar Wamenag.
Terkait dengan tahun politik, Wamenag mengatakan, kontribusi dari umat yang positif perlu disalurkan. Rambu-rambu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang larangan menggunakan simbol agama hendaknya diindahkan.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mendukung KPU agar rumah ibadah tidak dijadikan sebagai tempat kampanye”, pungkas Wamenag.

Read More... di Tahun Politik Umat Harus Solid

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/11/di-tahun-politik-umat-harus-solid.html

Spirit Muharram, Momentum Muhasabah Diri

Jakarta –
Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1435 Hijriyah merupakan momentum muhasabah atau evaluasi terhadap diri sendiri. Hakikatnya adalah, namun bukan perpindahan tempat, tetapi mental, moralitas, dan religiusitas kita sebagai bangsa. Mengubah sifat buruk menjadi lebih baik, korupsi menjadi antikorupsi, bebas nilai menjadi menjunjung tinggi nilai-nilai agama, miskin menjadi sejahtera, dan seterusnya. Hal itu dikemukakan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam peringatan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1435 Hijriyah, di Mesjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (5/11).
“Ini momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri”, kata Menag
Menag pun mengajak umat Islam untuk memetik hikmah pergantian tahun dan memperbarui sikap mental dan individu dan masyarakat. Pergantian tahun selalu mengingatkan umat pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah, kota peradaban yang semula bernama Yatsrib.
“Hijrah merupakan mata rantai untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang memberi jaminan dan kebebasan menegakkan akidah, menjalankan ibadah, merealisasikan ajaran Islam yang menjadi rahmatan lil al-‘alamin, kasih sayang bagi alam semesta”, terang Menag.
Menurut Menag, peristiwa hijrah adalah tonggak paling bersejarah dalam perkembangan agama Islam ke seluruh dunia, sehingga ditetapkan sebagai permulaan penanggalan tahun baru Islam. Semangat dan nilai tahun baru hijriyah adalah perubahan menuju keadaban yang lebih baik. Dalam perspektif kekinian, sebagai bagian dari makna hijrah, lanjut Menag, bangsa Indonesia harus kembali memperkuat karakter dan akhlak karimah.
“Hal ini perlu agar bangsa tak larut dalam gemerlap negatif globalisasi, dan tergilas zaman”, papar Menag.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil Menag Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, dan Ketua Umum Badan Kontak Majelis Takli (BKMT) Prof. Tutty Alawiyah. Acara ini menghadirkan sekitar 3000 jemaah majlis taklim se-Jabodetabek, dan menampilan salkbarawat, qasidah, serta tabligh akbar.

Read More... Spirit Muharram, Momentum Muhasabah Diri

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/11/spirit-muharram-momentum-muhasabah-diri.html

Pemerintah Salurkan DAK PU 2014 Senilai Rp10,1 Triliun

Jakarta,-
Pemerintah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pekerjaan Umum (PU) tahun 2014 senilai Rp10,1 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dipergunakan penanganan jalan, irigasi, sanitasi dan air minum.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjojono di Jakarta, Senin (4/11) mengatakan, alokasi DAK pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari DAK tahun ini yang sebesar Rp8,1 triliun. Salah satu alasan pemberian DAK bidang PU menurut Taufik adalah karena Pemerintah menyadari kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum belum memadai.
“Apalagi ditambah kondisi kapasitas pembiayaan Pemda yang tidak memadai untuk memelihara infrastruktur daerah yang jadi kewenangannya. DAK merupakan bagian solusi untuk memenuhi sebagian kekurangan dana untuk meningkatkan kapasitas Pemda tersebut,”sebutnya.
DAK bidang PU 2014 didominasi untuk penanganan jalan yang sebesar Rp6,01 triliun. Sementara untuk keperluan irigasi, air minum dan sanitasi masing-masing dialokasikan senilai Rp2,28 triliun, Rp885 miliar dan Rp830 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 28 Pemerintah Provinsi.
“Secara umum ada tiga kriteria penilaian untuk daerah yang layak dapat DAK, pertama adalah fasilitas fiskal daerah bersangkutan, lalu menurut indeks wilayahnya. Dua kriteria ini dilakukan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sedang yang ketiga adalah dari sisi teknis yang dinilai oleh Kementerian PU,”ungkap Taufik.
Partisipasi Pemda terhadap Program DAK yang telah diluncurkan sejak 2003 ini menurut Taufik semakin membaik setiap tahunnya. Bila pada masa awal tingkat pelaporan keuangan dari Pemda hanya berkisar 30-40 persen, maka pada tahun ini jumlah tersebut meningkat cukup baik.
“Pada DAK tahun ini yang nilainya Rp8,1 triliun, dari 1.754 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dibentuk, yang telah melaporkan secara awal ada 1.559 SKPD dengan nilai dana Rp6,49 triliun,”imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian PU, hingga saat ini provinsi yang pelaporan keuangan DAK-nya tertinggi adalah Bangka Belitung (78 persen), Riau (74 persen) dan Maluku Utara (73,9 persen). Sedangkan salah satu yang terendah adalah Jawa Timur sebesar 44 persen.
“Jatim itu terhambat salah satunya karena permasalahan pembebasan tanah,”tutur Taufik

Read More... Pemerintah Salurkan DAK PU 2014 Senilai Rp10,1 Triliun

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/11/pemerintah-salurkan-dak-pu-2014-senilai.html

Industri Pers Harus Kembangkan Pers Nasionalis

Semarang,-
Industri pers harus mengembangkan indealismenya menjadi pers nasionalis, yaitu pers yang membela kepentingan nasional dan selalu melakukan kontrol sosial. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat mengikuti Press Gathering Koordinatoriat Wartawan DPR RI di Semarang, Sabtu (2/11).
Menurut Marzuki, obyektifitas pemberitaan harus dimulai dengan melakukan check n recheck. Dengan begitu pers menjadi profesional. Tak ada lagi berita-berita yang tendensius muncul di media publik. Lembaga-lembaga negara juga diharapkan tidak melakukan intervensi kepada pers.
Acara yang berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang, ini dihadiri 83 wartawan dari berbagai media nasional dan daerah. “Pers nasional adalah pers yang menyadari bahwa fungsi dan perannya adalah untuk membela kepentingan nasional. Berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,” kata Marzuki.
Dalam kesempatam itu, Marzuki juga mengurai sejarah pers nasional dari sejak zaman kolonial hingga era reformasi. Di masa kolonial, pers terbagi tiga, antara pers untuk kepentingan pemerintah kolonial, pers Cina yang dikelola masyarakat Cina dengan menggunakan bahasa Cina, dan pers pribumi sebagai corong organisasi pergerakan nasional. Pers pribumi waktu itu masih bersifat kedaerahan.
Memasuki era 1945-1950-an, pers kita betul-betul menjadi pers perjuangan atau alat untuk meraih kemerdekaan bangsa. Tapi, pada sepuluh tahun kemudian (1950-1960-an), pers menjadi partisan dan alat propaganda politik. Hampir semua partai politik waktu itu memiliki media sebagai coronnya. Di era ORBA pers mengalami depolitisasi dan komersialisasi. Bahkan, pada 1990-an, pers mulai melakukan repolitisasi lagi, ia tampil lebih kritis terhadap semua kebijakan pemerintah ORBA.
Baru pada masa reformasi, pers menikmati kebebasan pers. Di masa ini pers mengalami industrialisasi dan komersialisasi. “Media adalah industri yang menghasilkan komoditas, maka unsure komersial menajdi menonjol. Komersial adalah implikasi dari revolusi media yang mendorong media dengan visi ekonomi. Pihak yang menentukan proses komunikasi adalah pemilik mopdal, di mana kondisi ini berpengaruh pada visi media,” jelas Marzuki. (mh/DPRRI).

Read More... Industri Pers Harus Kembangkan Pers Nasionalis

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/11/industri-pers-harus-kembangkan-pers.html

Dewa Penolong.........Jamaah

Makkah-
Puluhan pengendara sepeda motor itu barangkali bak ‘dewa penolong’ di saat jamaah haji kelelahan untuk mendapatkan tenda tempat mereka menginap di Mina. Honda Super Cup C 70 itu, meski jadul (jaman dulu), namun memiliki fungsi yang sangat penting. Dengan motor tersebut, petugas hilir mudik mengantar jamaah haji menuju tenda mereka, utamanya, tenda-tenda yang berada di maktab jauh.
Seperti terlihat oleh Tim Media Center Haji (MCH), pada Selasa (15/10) malam, sejumlah pengendara motor ini bergerak bareng mengantarkan beberapa jamaah yang kebetulan berada di maktab yang sama dan letaknya cukup jauh. “Ini, bukan ojek bu, tapi petugas yang siap mengantarkan ke tenda ibu dan bapak,” kata salah satu petugas saat beberapa tamu Allah itu terlihat ragu untuk diantarkan.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka pun langsung duduk di belakang sang pengendara. Dreng…dreng… dreng…motor lama itu pun melesat menuju tempat yang dituju. Jamaah haji pun merasa senang.
Keberadaan motor ini cukup penting, karena selain lebih praktis juga bisa menembus jalanan yang pada hari-hari terakhir ini cukup padat. Apalagi, bila mobil coaster sedang tidak ada di tempat, karena sedang mengatar jamaah ke lokasi lain, keberadaan motor ini cukup membantu.
Dari pantauan di lapangan, banyak para jamaah yang keletihan setelah melempar jumrah dan dilanjutkan dengan Tawaf Ifadlah dari Masjidil Haram. Mereka umumnya banyak yang salah jalan ketika hendak kembali ke Mina. Akibatnya, sesampai di Kantor Misi Haji di Mina, mereka terlihat lemas dan meminta untuk diantar ke maktab yang dituju

Read More... Dewa Penolong.........Jamaah

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/10/blog-post_6889.html

Terkait Pajak, Pemerintah Harus Sasar Sektor Pertambangan dan Perkebunan

Jakarta –
Direktorat Pajak diminta untuk mengejar para pedagang (trader) di sector pertambangan dan sector perkebunan yang belum pernah membayar pajak. Hal ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
“Selama ini Ditjen Pajak berburu di kebun binatang 520 ribu yang dikejar-kejar terus dengan mencoba mengejar pengusaha kecil padahal ada peluang mencari orang yang belum bayar pajak di luar 520 ribu wajib pajak perusahaan,” kataWakil Ketua Komite Tetap Pajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Antonius Prijohandojo Kristanto dalam diskusi “Peran Konsultan Pajak Dalam Peningkatan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Lebih lanjut, ia mengatakan selama ini Ditjen Pajak hanya gencar menagih pajak pada perusahaan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang jumlahnya sekitar 520 ribu. Namun, para pedagang di sektor pertambangan dan perkebunan sekitar 30-40 persen belum pernah membayar pajak sama sekali.
Menurutnya, potensi penerimaan pajak dari para pedagang sangat besar. Namun, para pedagang yang membeli hasil di kedua sektor itu dan menjualnya kembali di dalam negeri atau di ekspor tidak pernah membayar pajak.
“Yang punya tambang dan punya pabrik pengolahan itu pada umumnya sudah bayar pajak dengan cukup bagus, yang belum bayar pajak itu pedagang-pedagang jadi orang yang membeli hasil batu bara tambang liar lalu di ekspor dan di jual ke luar negeri ini besar juga tapi mereka tidak pernah tertangkap dan tidak ada tindakan terhadap mereka,” tuturnya.
Selama ini, sambung dia, Ditjen Pajak terkesan fokus pada peningkatan jumlah wajib pajak pribadi yang belum mempunyai NPWP. Padahal, wajib pajak pribadi jumlah pajaknya cukup kecil dan biasanya Pajak Penghasilan (PPh)-nya sudah dibayar oleh perusahaan tempatnya bekerja.
“Lebih baik kejar saja peningkatan wajib pajak perusahaan dari 520 ribu menjadi sejuta. Ini hasilnya lebih besar dibanding peningkatan wajib pajak pribadi yang sampai 20 ribu tapi penerimaannya kecil,” cetusnya.

Read More... Terkait Pajak, Pemerintah Harus Sasar Sektor Pertambangan dan Perkebunan

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/10/terkait-pajak-pemerintah-harus-sasar.html

M. Nuh Dapat Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana

Jakarta-
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, hari ini Selasa, 13 Agustus 2013, mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, yang diberikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta.
Pemerintah memberikan penghargaan kepada M. Nuh karena jasa-jasanya kepada Bangsa dan Negara. M. Nuh, menjadi menteri dua kali, Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dan saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam KIB pada era SBY dan Boediono.
Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana juga diberikan kepada 10 tokoh nasional lainnya, yaitu: Mohammad Mahfud MD, M. Hatta Radjasa, Sudi Silalahi, Purnomo Yusgiantoro, Jero Wacik, Djoko Kirmanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Mari Elka Pangestu, Rahman El Yunusiyyah, Fauzan Elmuhammady, Abdul Rahman Baswedan.
Presiden juga memberikan penghargaan berupa:
1. Bintang Mahaputera Utama kepada Nur Alam, Muhammad Sani, dan Hasan Basri Agus;
2. Bintang Mahaputera Naraya kepada Terawan Agus Putranto
3. Bintang Jasa Utama kepada Marzan Aziz Iskandar, Achmad Tanribali Lamo, Suyanto,
Rendra Kresna, Sri Suryawidati.
4. Bintang Budaya Parama Dharma kepada Almh. Retna Kencana Colliq Pujie Arung
Pancana Toa (Ahli Waris penerima H. Andi Muhammad Rum), Alm. Hamzah Al-Fansuri
(Ahli Waris penerima Bapak Binsar Simanullang), Alm. Haji Hasan Mustafa (Ahli Waris
penerima Lili Rasjidi), Alm. Gede Manik (Ahli Waris penerima Bapak Gede Joniarta),
Almh. Soewarsih Djojopoespito (Ahli Waris penerima Bapak Imam Sunaryo), Alm.
Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwidjojo Maharsitama (Ahli Waris Gray Koos Siti
Rachmani).
5. Bintang Jasa Nararya kepada Marwansyah Lobo Balia dan Alim Markus.

Read More... M. Nuh Dapat Penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/08/m-nuh-dapat-penghargaan-bintang.html

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1434H Jatuh Pada Hari Kamis 8 Agustus 2013 M

Jakarta,-
Pemerintah melalui Menteri Agama Suryadharma Ali menetapkan 1 Syawal 1434H jatuh pada hari Kamis, 8 Agustus 2013M. Penetapan ini dikeluarkan dalam sidang itsbat penetapan awal syawal 1434H, setelah menerima laporan hasil rukyat Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama yang disebar di 60 titik di seluruh Indonesia.
Ketetapan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1434 H.
Hadir dalam kesempatan sidang yang langsung dipimpin oleh Menteri Agama ini, wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Para Duta Besar Negara Sahabat, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pimpinan Ormas Islam, para pakar astronomi dan ilmu falak, serta para pejabat eselon I dan II Kementerian agama.
Sidang Itsbat ini diawali dengan penyampaian laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal yang disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Muhtar Ali.
Muhtar melaporkan bahwa data hisab terkait hilal Syawal 1434 H menunjukan, ijtima’ menjelang awal bulan Syawal 1434H jatuh pada Rabu, 7 Agustus 2013 atau bertepatan dengan 29 Ramadlan 1434H pada sekitar pukul 04:51. Ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada saat matahari terbenam berada pada kisaran 2 – 3,87 derajat.
Adapun berkenaan hasil laporan tim rukyatul hilal, Muhtar Ali melaporkan bahwa hilal sudah dapat dilihat di empat lokasi pemantauan hilal, yaitu:
1. Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat; hilal dilihat oleh Jumroni, Warsito, dan Abdulllah Said;
2. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; hilal dilihat oleh Agus Triono dan Zainuddin;
3. Bukit Condrodipuro Gresik Provinsi Jawa Timur; hilal dilihat oleh Ikhwanuddin dan Ahmad Azhar; dan
4. Pantai Alam Indah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah; hilal dilihat oleh Husni Faqih.
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Muhtar Ali, Menteri Agama kemudian meminta izin kepada forum untuk menyimpulkan bahwa 1 Syawal 1434H jatuh pada Kamis 8 Agustus 2013M.
“Apakah kesimpulan ini bisa disetujui?” tanya Menag yang langsung dijawab serentak dengan kata setuju oleh seluruh hadirin.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami tetapkan 1 Syawal 1434H jatuh bertepatan dengan hari Kamis, 8 Agustus 2013M,” Menag menetapkan.
Menandai masuknya idul fitri, Menag kemudian mengajak seluruh peserta sidang itsbat penetapan awal Syawal 1434H untuk bersama-sama mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebanyak tiga kali.
Dengan dikeluarkannya ketetapan ini, berarti masyarakat Muslim Indonesia akan merayakan hari raya idul Fitri mulai malam ini dengan mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Esok hari, masyarakat muslim akan bersama-sama menunaikan salat idul fitri di masjid, mushalla, atau lapangan.

Read More... Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1434H Jatuh Pada Hari Kamis 8 Agustus 2013 M

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/08/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1434h.html

Lokasi Pengamatan Hilal Syawal 1434H

Jakarta ,-
Kementerian Agama menggelar sidang itsbat (penetapan) awal bulan Syawal 1434H pada sore ini, Rabu (07/08). Melalui mekanisme sidang itsbat tersebut, Kemenag akan menetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal 1434H.
Sebelumnya, tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama akan melakukan pengamatan hilal yang juga melibatkan tim hisab dan rukyat dari masyarakat dan ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU), dan beberapa pesantren.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bimas Islam, berikut ini daftar lokasi rukyat awal Ramadlan 1434H:
1. Aceh: POB Lhoknga
2. Nol Km Sabang, Kota Sabang
3. Calang, Aceh Jaya
4. Suak Geudebang Meulaboh, Aceh Barat
5. Tapak Tuan Aceh Selatan
6. Sinabang, Simeulue
7. Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
8. Sibolga
9. Tapanuli Tengah
10. Hotel Gren Mariot
11. Bukit Lampu-Padang
12. Hotel Primer, Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru
13. Kantor Bupati Kab. Rokan Hilir
14. Tepi Laut Teluk Kriting Tanjung Pinang
15. Novita Hotel, Jl. Gatot Subroto, Jambi
16. JOB Pertamina Jambi
17. Abadi Suitte & Tower Jambi
18. Hotel Aria Duta, Jl. POM 9 Kampus Palembang
19. Lubuk Linggau, Jl. Bukit Sulat Kota Linggau
20. Pantai Tanjung Kalian, Kec. Mentok
21. Hotel Horison Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
22. Bukit Cantik, Kalianda Lampung
23. Pantai Lemong, Krui Lampung Barat
24. Bukit Kemiring Permai, Bandar Lampung
25. Hotel Patra Jasa, Anyer
26. Pantai Marina, Semarang
27. Pantai Bimangun, Kec. Sluke Rembang
28. Pantai Jati Malang, Kab. Purworejo
29. Ponpes As-Salam Surakarta
30. POB Sekh Bela Belu Parang Tritis
31. Pantai Trisik Kab. Kulon Progo
32. Bukit Brambang, Gunung Kidul
33. Bukit Condro, Dipo Gresik
34. Pantai Gebang Bangkalan
35. Pantai Kabut, Situbondo
36. Hilped AURI Ngiyep Malang
37. Pantai Indah Kakap
38. Di Atas Hotel Aquarius
39. Novita Hotel Pantai Kute, Bali
40. Sulamu-Kupang
41. Kec. Amfoang Tgh, Kab. Kupang
42. Kec. Mamboro Kec. Katiku Tanah Sel, Kab. Sumba Tengah
43. Tanjung Rangan, Kec. Simbolo
44. Kolaka
45. Menara Keagungan Limboto
46. Desa Dambalo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara
47. Pantai Latualat, Kec. Nusanile, Kota Ambon
48. Pantai Larike, Kec. Lehitu Barat, Kab. Maluku Tengah
49. Kel. RUA/Pantai Utara
50. Kec. Demta, Kab. Jayapura
51. Kab. Bias
52. Kab. Marauke
53. Hotel Tanjung Pantai Papua Barat
54. Gedung Sesion Jakarta Barat
55. Masjid Al Husna Klender Jakarta
56. Pelabuhanratu, Sukabumi. Pantai Gebang, Cirebon
57. Bosscha Bandung
58. Gedung Bank Kalsel, Jl. Lambung Mangkurat Kalsel
59. Tanjung Bunga Pantai Losari
60. Apartement Manado Trade Center

Read More... Lokasi Pengamatan Hilal Syawal 1434H

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/08/lokasi-pengamatan-hilal-syawal-1434h.html

MUI Sesalkan Insiden Ledakan di Vihara Ekayana

Jakarta,-
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan insiden peledakan di Vihara Ekayana. Untuk itu, MUI meminta aparat untuk mengusut secara tuntas siapa yang menjadi pelaku peledakan tempat ibadah umat Buddha yang berlokasi di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini.
“Kita sangat sayangkan. Harus diproses sesuai ketentuan hukum di Indonesia, karena itu menimbulkan ketakutan,” kata Kordinator Ketua Harian MUI KH Ma’ruf Amin kepada pers di kantor MUI Pusat Jalan Proklamasi Nomor 51 Jakarta Pusat, Senin (05/08).
Sementara Ketua MUI Bidang Hubungan Antaragama, Slamet Effendi Yusuf meminta masyarakat tidak apriori mengenai pelaku dalam ledakan ini. Slamet yakin polisi akan mengungkapkan dengan sungguh-sungguh siapa pelaku insiden itu.
MUI berharap, peristiwa itu tidak merusak persaudaraan dan hubungan antarumat beragama dan antaretnis. “Karena itu sikap para tokoh agama sangat diperlukan untuk memberikan pengertian agar tidak merembet ke masalah-masalah lain,” kata Slamet..
Sebagaimana diketahui, peristiwa ledakan terjadi di Vihara Ekayana, terjadi Minggu (04/08) sekitar pukul
19.00 WIB. Ledakan terjadi di pintu masuk kebaktian. Diduga terdapat tas mencurigakan berisi plastik warna hijau diperkirakan seberat tiga kilogram.
Kepulan asap juga terjadi di pintu masuk ke dalam VIhara yang diduga isinya telepon selular, serpihan besi, kabel dan baterai persegi.
“Terkait hari raya Idul Fitri yang hanya beberapa hari lagi, MUI mengharapkan agar pemerintah khususnya pihak kepolisian dapat menjamin keamanan dan kenyamanan umat Islam merayakannya,” kata kiai Ma’ruf Amin yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Read More... MUI Sesalkan Insiden Ledakan di Vihara Ekayana

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/08/mui-sesalkan-insiden-ledakan-di-vihara.html

Ada Pra-Itsbat Pada Sidang Penetapan 1 Syawal 1434H

Medan,-
Kementerian Agama akan melengkapi proses penetapan 1 Syawal dengan cara pra-itsbat. Cara ini untuk memenuhi animo masyarakat akan beragam keilmuan astronomi, hisab, dan rukyat.
“Pemerintah menggunakan cara hisab dan rukyat pada sidang itsbat 7 Agustus 2013 mendatang. Pencermatan kami, kini masyarakat lebih tertarik melihat ilmu hisab, rukyat, dan astronomi. Maka, pada sidang itsbat mendatang ada proses pra itsbat sejak pukul 13.30 WIB,” terang Menteri Agama Suryadharma Ali saat menghadiri Buka Puasa Bersama Menag RI serta silaturahim dengan tokoh agama dan keluarga besar Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara di Aula Madinatul Hujaj Asrama Haji Medan, Ahad (04/08) petang. Pada kesempatan ini, dilakukan juga Qur’ah Kloter Calon Jamaah Haji Embarkasi Medan 1434H/2013M.
Pra-itsbat nantinya akan diisi dengan kegiatan Sarasehan Mencari Titik Temu Penetapan Awal Syawal 1434H. Menag berharap sarasehan tersebut nantinya akan efektif dalam menjawab berbagai pertanyaan dari sebagian besar umat Islam di Indonesia yang selama ini seringkali melihat perbedaan penetapan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Dalam kesempatan tersebut, lanjut Menag, Kemenag juga akan mengundang para duta besar dan para mufti dari Timur Tengah untuk membuka diskusi publik tentang penetapan awal bulan Hijriyah di negara masing-masing.
“Sehingga nantinya terkuak letak perbedaan antar ilmu yang dipakai. Rakyat Indonesia pun bisa bersatu, baik dalam pemahaman akan sebuah dinamika keilmuan maupun secara
persatuan nasional. Kita harap perhitungan awal bulan bisa seragam,” ulas Menag.
Menag mencontohkan bahwa keilmuan bisa mengalami penyempurnaan dan bersifat fleksibel. Para ahli astronomi mendapati bahwa ternyata kalender bulan Syamsiah pernah berbeda selama 12 tahun. Kemudian mereka bersama-sama berunding dan menyepakati kembali penanggalan tersebut untuk diperbaiki.
“Bersama-sama masyarakat, kami akan terus mengembangkan ilmu-ilmu tadi,” tegas Menag.

Read More... Ada Pra-Itsbat Pada Sidang Penetapan 1 Syawal 1434H

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/08/ada-pra-itsbat-pada-sidang-penetapan-1.html

229 km Jalan di Pantura Sudah Menggunakan Beton

Jakarta,-
229 Km jalan di pantura sudah ditingkatkan menggunakan beton, pembetonan yang dilakukan bertahap ini dilakukan karena beton lebih kuat menahan beban dan lebih tahan terhadap air. Hal tersebut dikatakan oleh Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (SAMPU) bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widjoyono dalam diskusi dengan media massa kemarin (29/7).
“Secara bertahap memang konstruksi jalan di Pantura akan ditingkatkan menggunakan beton, dan saat ini sudah berjalan sepanjang 229 km,”kata Taufik.
Taufik menambahkan bahwa kendaraan yang melintasi pantura adalah 40-50 ribu kendaraan perhari, dan sekitar 30 persennya adalah truk. Saat ini pekerjaan peningkatan jalan tol dengan cara pembetonan dilakukan di antaranya Cikampek, Cirebon dan Tegal, dimana truk yang melintas disana relative tinggi.
“Maintenance pantura, proses pemeliharaan itu macam-macam, rutin, periodic dan peningkatan, sekarang yang ditingkatkan itu ada di antara Cikampek, Cirebon dan Tegal, itu memang lalu linntas truknya 30 persen, sehingga memang itulah konsentrasi kita untuk menangani,”tambah Taufik.
Taufik melanjutkan, bahwa pekerjaan pembetonan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena beton tadi penyelesaiannya mnemerlukan waktu cukup lama. Taufik mencontohkan, bahwa dahulu, butuh waktu 20 hari sebelum beton tersebut bisa dilintasi.
“Sekarang 7 hari jalan tidak boleh dipakai, maka itu apabila kita menggunakan beton harus sepotong demi sepotong, agar tidak mengganggu arus kendaraan yang melewati,”kata Taufik.
Sebelumnya Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan perubahan komposisi jalan tersebut dilakukan agar ruas jalan Pantura mampu menahan volume kendaraan yang diprediksi terus meningkat. Saat ini, Djoko mengatakan dari 1300 kilometer jalan nasional di Pantura terdapat 229 km telah memakai beton, sedangkan 106 km diganti daur ulang.
Djoko juga mengatakan, bahwa jalur Pantura yang diberi beton tersebar secara menyeluruh, hal ini untuk mengurangi kemacetan di beberapa jalur pantura.

Read More... 229 km Jalan di Pantura Sudah Menggunakan Beton

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/07/229-km-jalan-di-pantura-sudah.html

Pemudik Jangan Ragu Manfaatkan Pos Kesehatan di Sepanjang Jalur Mudik Lebaran

Jakarta,-
Kepada seluruh pemudik, jagalah kebugaran tubuh agar tetap fit dan manfaatkan pos-pos kesehatan yang ada di sepanjang jalur mudik Lebaran. Jangan ragu untuk beristirahat bila merasa lelah, dan jangan ragu pula untuk mencari pengobatan bila merasa sakit atau terdapat gangguan kesehatan.
Demikian kutipan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp(K), MARS, DTM&H, DTCE, saat memberikan keterangan kepada media usai kegiatan Apel Siaga Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, di Halaman Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta (25/7).
Prof. Tjandra menyatakan bahwa pelayanan kesehatan saat mudik itu ada dua. Selain Pos Kesehatan yang disiagakan di pinggir jalan, Puskesmas dan Rumah Sakit di sepanjang jalur mudik juga dihimbau untuk bersiaga menerima kunjungan masyarakat.
“Jadi, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak harus ke Pos Kesehatan, tetapi bisa juga dilakukan di Puskesmas atau RS”, ujar Prof. Tjandra.
Kepada sejumlah media, Prof. Tjandra menyebutkan terdapat dua golongan pemudik yang perlu mendapatkan perhatian khusus saat mudik, yaitu : 1) Bayi, balita, anak-anak dan lansia karena membutuhkan persiapan khusus menghadapi perjalanan jauh yang memakan waktu berjam-jam; dan 2) Orang yang sedang sakit atau dalam perawatan dianjurkan untuk menyiapkan obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan, serta tidak menghentikan pengobatannya.
“Saya selalu menganjurkan, jangan lakukan perjalanan jauh dalam kondisi tubuh masih lelah karena bekerja seharian, apalagi bila menggunakan kendaraan pribadi”, ujar Prof. Tjandra.
Setiap tahun sejak lima dasawarsa lalu, Kemenkes RI bersama lintas sektor melakukan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan bagi pemudik, mulai H-14 hingga H+14, di tempat-tempat yang diperlukan pada jalur arus mudik Lebaran. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menurunkan angka kecelakaan, angka kematian dan tindak kejahatan.
Kegiatan lapangan yang akan dilakukan, antara lain: 1) Penyebaran informasi; 2) Penyediaan distribusi logistik (obat-obatan, tenda pos kesehatan, emergency-kit, dan peta mudik lebaran); 3)aPengurangan faktor risiko melalui pemeriksaan kesehatan pengemudi angkutan umum di 11 Provinsi; 4) Pengendalian faktor risiko (sistem kewaspadaan dini KLB, pemeriksaan/inspeksi sanitasi, dan pemeriksaan kesehatan di tempat umum); 5) Promosi kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan himbauan untuk menjadikan Bulan Ramadhan sebagai saat yang tepat untuk berhenti merokok; 6) Pelayanan Medis dengan menyiagakan Pos Kesehatan Pelabuhan (206 pos), Pos Kesehatan Terpadu Lintas Sektor (646 buah); Puskesmas dan Ambulans 24 jam (892 buah); serta menginstruksikan kepada 1.554 RS di sekitar Sumatera, Jawa dan Bali untuk siaga 24 jam.

Read More... Pemudik Jangan Ragu Manfaatkan Pos Kesehatan di Sepanjang Jalur Mudik Lebaran

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/07/pemudik-jangan-ragu-manfaatkan-pos.html

Tampilkan Wajah Islam Yang Ramah

Jakarta —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh kaum muslimin untuk menampilkan wajah Islam yang ramah dan toleran menjauhi tindakan kekerasan dan anarkis dalam perikehidupan di masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan acara peringatan malam Nuzulul Quran 1434 H/2013 tingkat Nasional di Istana Negara, Jumat (26/07) malam.
“Pada saat yang sama, kita juga harus menampilkan Islam yang indah, Islam yang damai, dan Islam yang melarang tindak kekerasan. Kita harus senantiasa menunjukkan wajah Islam yang ramah dan toleran. Islam yang menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam),” kata Presiden.
Presiden mengatakan Islam tidak menghalalkan tindak kekerasan secara semena-mena, apalagi berlaku dzalim terhadap sesama. “Apapun alasannya, tindakan kekerasan tentu tidak dibenarkan. Apalagi tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama atau berdalih menegakkan agama,” kata Presiden.
Presiden menegaskan, tidak boleh ada sekelompok orang yang dengan sesuka hatinya melakukan tindakan main hakim sendiri. Perintah amar makruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, harus dijalankan dengan aturan yang benar.
“Kita memiliki aturan dan pranata hukum yang harus kita taati bersama. Hukum harus ditegakkan. Keamanan dan ketertiban masyarakat, juga harus dijamin dan dijaga,” katanya.
Presiden mengungkapkan, apabila ada pihak-pihak atau kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa berhak untuk melakukan tindakan di luar ketentuan hukum dengan dalih apapun, termasuk dalih agama, maka akan terjadi kekacauan dan keonaran.
Untuk itu, Presiden menyerukan kepada umat Islam untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik yang melunturkan citra Islam. “Janganlah kita menganastanamakan Islam, tetapi pada praktiknya tidak menunjukkan jati diri keislaman,” kata Presiden.

Read More... Tampilkan Wajah Islam Yang Ramah

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/07/tampilkan-wajah-islam-yang-ramah.html

Mendikbud Pantau Pembayaran BLSM di Kantor Pos Besar Surabaya

Surabaya –
Sesuai dengan hasil Rapat Paripurna terkait pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada 22 Juni dan 24 Juni 2013 maka hari ini (22/6), pembayaran pertama BLSM dilakukan serentak di 12 kota di Indonesia. Beberapa menteri dijadwalkan mengunjungi lokasi pembayaran BLSM secara simbolis kepada rumah tangga sasaran di lokasi yang berbeda-beda. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memantau pembayaran BLSM di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu pagi (22/6).
Berdasarkan pantauan tim liputan www.kemdikbud.go.id , sejak pagi para penerima BLSM sudah berdatangan ke lokasi. Mereka tertib mengikuti tata cara pembayaran BLSM sesuai arahan petugas. Kantor Pos Besar Kebonrojo Surabaya telah membuka layanan pembayaran BLSM sejak pukul 07.00 WIB, meski sebenarnya secara resmi layanan biasa dimulai pukul 09.00 WIB.
Mendikbud Mohammad Nuh tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Kehadirannya disambut jajaran PT. Pos Indonesia, di antaranya Agus Yuhono, Senior Vice President Properti PT. Pos Indonesia; Nurhakim, Kepala Kantor Pos Besar Surabaya; dan Kepala Area VII Jatim, Endro Pranowo, yang juga Ketua Satgas BLSM tingkat Jawa Timur.
Mendikbud juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa penerima BLSM. Salah satunya H. Djatim Demok, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Mesjid Kemayoran. Pria kelahiran tahun 1955 itu menunaikan ibadah naik haji dengan biaya yang diberikan yayasan mesjid. Menteri Nuh pun menanyakan status sekolah anak-anaknya.
Kepada Djatim, Menteri Nuh menjelaskan bahwa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang digunakan untuk mengambil BLSM bisa digunakan juga untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tempat anaknya bersekolah. "Negeri swasta madrasah sami mawon," tutur Menteri Nuh saat Djatim mengatakan anaknya bersekolah di sekolah swasta. Ia menjelaskan, BSM untuk SD sebesar Rp 450.000, untuk SMP sebesar Rp 750.000, dan untuk SMA/SMK sebesar Rp 1.000.000. Djatim mengatakan sangat bersyukur menerima BLSM. "Alhamdulillah, buat kecukupan sehari-hari," ujar Djatim yang menerima BLSM sebesar Rp 300.000 itu.
Selain melakukan pantauan fisik, pantauan daring juga dilakukan Mendikbud di lokasi, dengan melihat situs http://blsm.posindonesia.co.id. "
Per jam 9 sudah ada 2900 bantuan," ujarnya saat melihat situs yang ditunjukkan petugas. Pantauan daring ini, katanya, membuat kita bisa memonitor perkembangan pembayaran BLSM setiap saat.

Read More... Mendikbud Pantau Pembayaran BLSM di Kantor Pos Besar Surabaya

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/06/mendikbud-pantau-pembayaran-blsm-di.html

7 Juta Kartu BLSM Sudah Terkirim Melalui Pos

JAKARTA –
Dalam mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat, (BLSM), menurut staf khusus kepresidenan bidang ekonomi Firmanzah, sampai dengan 21 Juni ini sebanyak 7 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari 15,5 juta KPS sudah terkirim melalui PT. Pos Indonesia. Dari 7 juta KPS tersebut sebanyak 2.067 KPS terkirim kembali disebabkan 40 persen yang bersangkutan sudah meninggal dunia, 30 persen tanpa pemberitahuan, 20 persen akibat tergusur, dan 10 persen tidak diketahui tempat tinggalnya.
“Pemerintah sudah mengantisipasi kenaikan BBM itu dengan memberikan BLSM, namun selama 4 bulan, karena program ini memang tidak secara terus-menerus. Melalui data BPS dan Kemensos, KPS diberikan kepada 15,5 juta rakyat miskin, yang tentu akan ada perbaikan data agar KPS itu tepat sasaran,”ujar Firmanzah.
Mengapa BLSM-KPS itu sementara, menurut Firmanzah karena ada program lain yang lebih efektif bagi masyarakat dan bersifat jangka panjang. Seperti program PNPM, keluarga harapan, keluarga sejahtera, Raskin, beasiswa pendidikan, pembangunan air bersih, irigasi, nelayan dan sebagainya ke seluruh desa-desa, petani dan nelayan, yang akan terus ditingkatkan. “Kalau soal data BPS dan Kemensos, sekarang lebih baik dibanding tahun 2008, dan semua itu sebagai antisipasi terjadinya inflasi,” ujarnya
“Pemerintah sudah mengantisipasi kenaikan BBM itu dengan memberikan BLSM. Melalui data BPS dan Kemensos, KPS diberikan kepada 15,5 juta rakyat miskin,” ujar Firmanzah dalam diskusi efektifitas BLSM di daerah bersama Arif Budimanta (Wakil Ketua FPDIP DPR), dan anggota DPD RI Darmayanti Lubis di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (21/6).
“Kalau soal data BPS dan Kemensos, sekarang lebih baik dibanding tahun 2008, dan semua
itu sebagai antisipasi terjadinya inflasi,” ujarnya.
Sementara menurut Arif Budimanta, kenaikan harga BBM, akan makin menurunkan daya beli masyarakat. Karena itu pengendalian harga-harga makanan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kenaikan BBM akan berdampak pada harga-harga makanan, dan belum lagi distribusinya yang sulit, maka harga-harga akan bertambah mahal,” tambahnya.
Sementara Darmayanti Lubis menyoroti akurasi data BPS dalam penyaluran BLSM tersebut, karena pada tahun-tahun sebelumnya banyak salah sasaran. Dia juga meminta pemerintah menyosialisasikan pemberian BLSM-KPS, serta berbagai program pembangunan infrastruktur agar sampai ke desa-desa terwujud.
“Jangan hanya data, tapi program itu harus jalan, dan jangan sampai macet di birokrasi. Apalagi masyarakat sudah menghadapi bulan puasa, lebaran, sekolah dan sebagainya,” jelas anggota DPD asal Sumatera Utara itu.

Read More... 7 Juta Kartu BLSM Sudah Terkirim Melalui Pos

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/06/7-juta-kartu-blsm-sudah-terkirim.html

Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Walau demo terhadap kenaikan harga BBM merajalela diberbagai daerah, akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 30/HUMAS KESDM/2013
Tanggal: 21 Juni 2013


PENYESUAIAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

Dengan semakin besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi terkendala. Sementara itu, subsidi BBM pada kenyataannya justru dinikmati oleh sebagian besar masyarakat menengah atas.

Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi adalah upaya terakhir

Pemerintah telah berusaha agar tekanan yang berasal dari kenaikan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikelola dan diminimalkan dampaknya bagi masyarakat. Langkah-Iangkah seperti penghematan dan pengendalian belanja pemerintah, optimalisasi penerimaan negara serta pengendalian BBM bersubsidi dan konversi BBM bersubsidi ke gas telah dan akan terus dilakukan.

Meskipun demikian, langkah-Iangkah tersebut belum mencukupi untuk membiayai kenaikan konsumsi BBM bersubsidi yang merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah terpaksa melakukan opsi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Harga BBM bersubsidi di Indonesia saat ini sebenarnya sudah termasuk salah satu yang terendah di negara tetangga sehingga merupakan potensi adanya penyelundupan BBM bersubsidi.

Program Kompensasi

Pemerintah sepenuhnya sadar, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi akan berdampak kepada masyrakat kurang mampu. Oleh karena itu, sebelum memutuskan penyesuaian harga BBM bersubsidi, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, antara lain dalam bentuk penguatan dan perluasan cakupan program perlindungan sosial yang selama ini sudah berjalan, yaitu RASKIN, pendidikan kesehatan dan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), serta pembangunan infrastruktur dasar yang berupa proyek padat karya dan perbaikan pemenuhan kebutuhan air minum di desa-desa rawan air pada tahun ini.

Harga BBM Bersubsidi Per 22 Juni 2013

Setelah melalui pertimbangan yang seksama dan persiapan program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang memadai, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 menyesuaikan harga bensin (gasoline) RON 88, dan minyak solar (gas oil) bersubsidi, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB, dengan rincian sebagai berikut:
PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI
NO KOMODITI HARGA LAMA (Rp/liter) HARGA BARU (Rp/liter)
1 Bensin (Gasoline) RON 88 4.500 6.500
2 Minyak Solar (Gas Oil) 4.500 5.500

Pemerintah tetap akan meningkatkan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta lebih menggalakkan penggunaan Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor.

Semua kebijakan ini pada akhirnya diharapkan akan semakin memperkuat dan menggairahkan perekonomian nasional serta memperbaiki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Read More... Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/06/penyesuaian-harga-bahan-bakar-minyak.html