Jakarta –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebarkan kuisioner kesehatan remaja untuk semua siswa SMP dan SMA. Namun, ada dua halaman dari kuisioner itu yang menimbulkan kontroversi karena berisi ukuran kelamin peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun turut menerima protes dari berbagai kalangan.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, mengatakan sangat menyesalkan kejadian ini. Menurutnya tidak pantas mempertanyakan hal itu dan tidak wajar jika diajukan kepada siswa. "Pertanyaan seperti itu sangat tidak perlu untuk diketahui ukuran alat vital siswa, untuk tujuan apa," ujarnya. Meskipun demikian, Kemdikbud belum melakukan penyelidikan resmi soal itu dan akan berusaha menghubungi Dinas Pendidikan setempat.
Sementara dalam jumpa persnya, Direktur Bina Kesehatan Anak Kemenkes, Elisabeth Jane Soepardi menjelaskan, sesuai amanah UUD 1945,setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah. Dalam hal ini Kemenkes dan jajarannya baik di tingkat pusat sampai di polosok tanah air berkewajiban memberikan pelayanan tersebut kepada setiap orang agar kehidupannya terjamin. Salah satu tugas dan program Kemenkes sesuai PP No. 65/2005 adalah tentang pedoman pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan untuk masyarakat, termasuk untuk siswa di sekolah.
Dijelaskannya, peserta didik yang menginjak masa pubertas (masa remaja) sangat riskan terhadap masalah kesehatan baik terhadap kesehatan mental, emosional, reproduksi, dll. Karena itu sebelum terjadi masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, pernikahan usia dini, kematian ibu melahirkan pada usia muda, dll, perlu ada tindakan preventif. Dan jika terjadi masalah kesehatan perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang agar tidak berdampak kepada pihak lain.
Terkait dengan masalah kuesioner kesehatan yang dibagikan pada peserta didik di sebuah SMP di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam yang memuat gambar alat vital laki-laki dan perempuan, dianggap sebagian masyarakat awam sebagai sebuah gambar yang vulgar dan porno. "Tetapi itu adalah sah dan benar menurut SOP dan petunjuk teknis dari pihak Kemkes, " kata Elisabeth Jane Soepadi, saat jumpa pers di kantor Kemenkes, Jakarta, (7/9). Ia menambahkan, sebenarnya tujuan kuesioner adalah untuk mendapatkan data kesehatan para siswa dan survey pelayanan kesehatan di sekolah, bukan untuk penelitian. Selanjutnya dari hasil kuesioner tersebut akan dievaluasi seperti apa nantinya tindakan yang akan dilakukan pihak Kemenkes dan jajarannya.
"Sebenarnya uji coba ini bukan yang pertama sekali dilakukan pihak Kemkes di sekolah, tetapi ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 seperti yang sudah dilakukan di enam provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan," ujar wanita yang akrab dipanggil Jane itu. Ia juga menjelaskan, sebelum uji coba tersebut dilaksanakan, sudah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kemdikbud. "Kemudian kalau nantinya sudah ada data-data yang akurat, ada evaluasi di sekolah-sekolah yang dianggap sebagai uji coba akan dibuat dalam satu buku, kemudian dicetak dan akan disebar ke sekolah-sekolah," tuturnya.
Hal yang disesalkan oleh pihak Kemenkes pada pengisian kuesioner ini adalah kurangnya sosialisasi dari pihak UKS dan Sekolah terhadap siswa sebelum pengisian kuesioner ini. "Koordinasi yang kurang berjalan dengan pihak-pihak terkait sehingga begitu anak membaca dan mengisi kuesioner tersebut pasti kaget," kata Jane. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pihak Kemenkes terkait kejadian di Aceh adalah akan diterjunkannya tim monitoring ke Aceh dalam waktu dekat untuk mencari sumber masalah di lapangan, serta menemukan solusi penyelesaiannya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebarkan kuisioner kesehatan remaja untuk semua siswa SMP dan SMA. Namun, ada dua halaman dari kuisioner itu yang menimbulkan kontroversi karena berisi ukuran kelamin peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun turut menerima protes dari berbagai kalangan. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, mengatakan sangat menyesalkan kejadian ini. Menurutnya tidak pantas mempertanyakan hal itu dan tidak wajar jika diajukan kepada siswa. "Pertanyaan seperti itu sangat tidak perlu untuk diketahui ukuran alat vital siswa, untuk tujuan apa," ujarnya. Meskipun demikian, Kemdikbud belum melakukan penyelidikan resmi soal itu dan akan berusaha menghubungi Dinas Pendidikan setempat.
Sementara dalam jumpa persnya, Direktur Bina Kesehatan Anak Kemenkes, Elisabeth Jane Soepardi menjelaskan, sesuai amanah UUD 1945,setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah. Dalam hal ini Kemenkes dan jajarannya baik di tingkat pusat sampai di polosok tanah air berkewajiban memberikan pelayanan tersebut kepada setiap orang agar kehidupannya terjamin. Salah satu tugas dan program Kemenkes sesuai PP No. 65/2005 adalah tentang pedoman pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan untuk masyarakat, termasuk untuk siswa di sekolah.
Dijelaskannya, peserta didik yang menginjak masa pubertas (masa remaja) sangat riskan terhadap masalah kesehatan baik terhadap kesehatan mental, emosional, reproduksi, dll. Karena itu sebelum terjadi masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, pernikahan usia dini, kematian ibu melahirkan pada usia muda, dll, perlu ada tindakan preventif. Dan jika terjadi masalah kesehatan perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang agar tidak berdampak kepada pihak lain.
Terkait dengan masalah kuesioner kesehatan yang dibagikan pada peserta didik di sebuah SMP di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam yang memuat gambar alat vital laki-laki dan perempuan, dianggap sebagian masyarakat awam sebagai sebuah gambar yang vulgar dan porno. "Tetapi itu adalah sah dan benar menurut SOP dan petunjuk teknis dari pihak Kemkes, " kata Elisabeth Jane Soepadi, saat jumpa pers di kantor Kemenkes, Jakarta, (7/9). Ia menambahkan, sebenarnya tujuan kuesioner adalah untuk mendapatkan data kesehatan para siswa dan survey pelayanan kesehatan di sekolah, bukan untuk penelitian. Selanjutnya dari hasil kuesioner tersebut akan dievaluasi seperti apa nantinya tindakan yang akan dilakukan pihak Kemenkes dan jajarannya.
"Sebenarnya uji coba ini bukan yang pertama sekali dilakukan pihak Kemkes di sekolah, tetapi ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 seperti yang sudah dilakukan di enam provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan," ujar wanita yang akrab dipanggil Jane itu. Ia juga menjelaskan, sebelum uji coba tersebut dilaksanakan, sudah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kemdikbud. "Kemudian kalau nantinya sudah ada data-data yang akurat, ada evaluasi di sekolah-sekolah yang dianggap sebagai uji coba akan dibuat dalam satu buku, kemudian dicetak dan akan disebar ke sekolah-sekolah," tuturnya.
Hal yang disesalkan oleh pihak Kemenkes pada pengisian kuesioner ini adalah kurangnya sosialisasi dari pihak UKS dan Sekolah terhadap siswa sebelum pengisian kuesioner ini. "Koordinasi yang kurang berjalan dengan pihak-pihak terkait sehingga begitu anak membaca dan mengisi kuesioner tersebut pasti kaget," kata Jane. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pihak Kemenkes terkait kejadian di Aceh adalah akan diterjunkannya tim monitoring ke Aceh dalam waktu dekat untuk mencari sumber masalah di lapangan, serta menemukan solusi penyelesaiannya.
URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/09/kuesioner-data-kesehatan-siswa-tuai.html