Jumlah
pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini
membengkak. Selain kelebihan sumber daya manusia (SDM), penempatan pegawai juga
banyak yang tidak sesuai kompetensi dan belum proporsional.
Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan, di satu sisi banyak unit yang kelebihan
SDM, namun di sisi lain justru malah kekurangan. Hal ini terjadi karena adanya
salah pengelolaan sejak awal. Ia mencotohkan, untuk guru Bahasa Indonesia saat
ini jumlanya kebanyakan. Namun sebaliknya, untuk guru matematika malah
kekurangan.
?Ini
kan dulunya salah mengkalkulasi. Mungkin dulu ada proses seleksi yang agak
salah. Karena DKI belum pernah mengkaji kebutuhan orang berdasarkan tugas.
Tetapi kebutuhan orang berdasarkan kotak organisasi,? kata Jokowi, usai menjadi
Inspektur Upacara dalam rangka memperingati HUT ke-41 KORPRI.
Kemudian
mengenai masih adanya keluhan masyarakat terhadap sistem birokrasi yang
dianggap berbelit-belit, Jokowi menegaskan sebetulnya jika birokrasi itu
dikelola dengan baik, ada manajemen organisasi yg baik maka birokrasi itu
merupakan salah satu solusi dari persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.
Birokrasi itu menjadi bagian dari solusi. Namun jika salah urus, salah kelola,
salah manajemen maka birokrasi itu bisa menjadi bagian dari masalah.
Karenanya,
ke depan Pemprov DKI akan melakukan penataan birokrasi. Setidaknya agar
kompetensi para PNS ini berada dalam korp bisnis yang bener. “Misalnya, jika
seorang pegawai mempunya latar belakang ilmu teknik maka harus ditempatkan di
Dinas PU, bukan malah tercecer di mana-mana,” ujarnya.
Sedangkan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, persoalan
penempatan PNS yang salah ini akan dibereskan pada tahun 2013 mendatang.
Sehingga
setiap PNS akan bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan
kemampuannya masing-masing. Mereka ditempatkan sesuai dengan disiplin ilmu yang
dimiliknya. Kemudian tugas pokok dan fungsi pegawai di tingkat kelurahan pun
akan ditambahkan.
“Jangan
ada satu orang kerja setengah mati, yang lain malah cuekin. Makannya kita akan
kaji. Termasuk soal sektor apa saja yang masih kekurangan pegawai, kita belum
ada kajian soal itu,? ujar Basuki.
Pada
tahun 2013, Pemprov DKI akan merekrut PNS baru. Namun penyeleksian CPNS itu
menggunakan sistem Computer Assisted Test. Dengan sistem tersebut hasilnya
dapat langsung dilihat. Hal ini untuk mengurangi kecurangan dalam perekrutan
CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga DKI juga tidak perlu lagi
menunggu koreksi dari perguruan tinggi. Selain itu sistem seleksi penerimaannya
akan diperketat agar PNS dapat lebih produktif dalam melayani masyarakat.
Kepala
Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta, Budhiastuti, mengatakan saat
ini jumlah PNS di DKI sekitar 75 ribu orang, termasuk guru. Dari jumlah itu,
setiap tahunnya 3.000-4.000 pegawai
memasuki masa pensiun. Sehingga jika tidak ada perekrutan CPNS baru maka DKI
akan kekurangan pegawai.
Saat
ini memang ada beberapa unit yang kekurangan pegawai dan di sisi lain malah
kelebihan. Unit yang kekurangan pegawai ini terlihat di Dinas Pendidikan DKI,
terutama untuk tenaga guru. Kemudian Dinas Kesehatan dan Kantor Pajak.
URL : https://sinarpagisptsm.blogspot.com/2012/12/pns-dki-membengkak-karena-salah-kelola.html