Jakarta-
Pembangunan infrastruktur khususnya bidang jalan membutuhkan dukungan sektor swasta. Investor swasta selama ini hanya membangun infrastruktur bagi kepentingan proyeknya sendiri. Kesadaran membangun akses jalan di sekitarnya belum tersentuh bahkan masih mengandalkan anggaran Pemda setempat dalam membangun jalan akses menuju kawasan permukiman yang dibangunnya. Padahal, kemampuan pendanaan mereka cukup kuat. Oleh karena itu peranan pihak Swasta ke depan perlu dilibatkan sejak perencanaan pembangunan.“Ada potensi besar namun belum tersentuh. Bila Pemda tidak mampu bangun jalan, bisa mengajak investor pengembang setempat untuk membangun/memperbaiki akses jalan di kawasan sekitarnya,” ungkap Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum (PU), Agoes Widjanarko dalam memberikan pengarahan pada peserta Forum Penyiapan Materi RPJMN dan Renstra PU Perode 2015 – 2019 yang digelar kemarin di Jakarta (18/4).
Menurut Sekjen PU, SDM kita dinilai pandai dalam membuat konsep. Sayangnya belum dibarengi dengan implementasinya. Sistemnya terkadang belum terpadu sehingga saat disosialisasikan menemui kendala. Bagaiamana memobilisasi pendanaan besar di luar APBN dengan cara mengajak investor di dalamnya belum ada blue print nya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius bersama, untuk mewujudkannya.
Dalam forum itu Bambang Rachmadi menyatakan sependapat dengan Sekjen PU terkait dengan pandainya SDM kita dalam membuat konsep perencanaan. Rachmadi menilai, rencana bagus sudah dibuat, sayangnya belum seluruhnya diaplikasikan. Hal itu tidak terlepas adanya konsistensi dimana apa yang dilakukan sekarang tidak lepas dari bayang-bayang pendahulunya.
Selain itu, wacana forum juga menyebutkan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum (ke PU an) seringkali terbentur oleh tidak adanya koordinasi dengan institusi/Lembaga terkait. Ironisnya lagi, meski telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari proses pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan (Turbinbangwas) hingga proses teknokratis, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Disisi lain, Kementerian PU memiliki peran strategis yakni sebagai Leading Sector dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan.
“Koordinasi sepertinya hanya sebatas dalam forum rapat kerja. Prakteknya masih saja berjalan sendiri-sendiri,” tegas Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Ruchyat Deni Djakapermana.
Agoes Widjanarko berharap peranan stakholder seperti pihak swasta ke depan lebih dilibatkan. Terbukti, para investor yang bergerak dalam bisnis real setate misalnya mampu sukses dalam misinya, meskipun tanpa dukungan APBN.
“Mereka mampu mewujudkan bahkan menciptakan hunian yang selaras dengan kelestarian lingkungan yang nyaman, indah di kawasan BSD,” tuturnya memberi contoh.
Wacana lain yang menjadi pertanyaan mendasar dalam forum antara lain: apakah bentuk dan ukuran Kementerian PU saat ini masih relevan untuk mendukung program pembangunan ke depan. Bagaimana pula mewujudkan sinergi pusat-daerah yang efektif melalui komitmen bersama juga bagaimana strategi pendanaan pembangunan infrastruktur PU ke depan dengan melibatkan seluruh stakeholders.
Ruchyat menyatakan, dalam rangka mendukung perluasan dan percepatan pembangunan infrastruktur ke PU an perlu dikembangkan adanya kerjasama kemitaraan dan hubungan antar lembaga yang lebih efektif dan harmonis antar pelaku pembangunan di tingkat pusat maupun di daerah. Disamping itu, tambahnya pengintegrasian berbagai sistem kelembagaan dengan penyelenggaraan infrastruktur PU perlu dilakukan. Lebih dari itu, menjelang RPJMN III kegiatan evaluasi kembali terhadap posisi dan peran Kementerian PU dalam penyelenggaraan pembangunan nasional serta Kabinet Presiden di masa datang.
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/04/pihak-swasta-perlu-dilibatkan-dalam.html