Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya saat ini tengah melakukan penjaringan minat kepada 48 kabupaten/kota untuk mengikuti program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Total anggaran yang disalurkan dalam program ini sebesar USD100 juta yang berasal dari pinjaman Islamic Development Bank (IDB).
Terdapat beberapa persyaratan bagi kabupaten/kota untuk mengikuti program ini. Diantaranya ialah telah memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK), lokasi kelurahan yang dipilih telah melakukan tiga kali program PNPM Mandiri Perkotaan dan terdapat sharing dana APBD sebesar 5 persen untuk biaya operasional.
Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Dadan Krinandar mengatakan, program ini rencananya akan dilaksanakan di 1.800 lokasi yang berada di 13 provinsi. Program ini sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan millennium (Millenium Development Goals/MDGs) pada 2015 yaitu menurunkan 50 persen jumlah penduduk yang belum memiliki akses sanitasi.
“SANIMAS ini merupakan program dengan konsep pemberdayaan masyarakat dimana tiap lokasi akan mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat sebesar maksimal Rp425 juta,” kata Dadan saat membuka Sosialisasi SANIMAS Wilayah II di Medan, Sumatera Utara, Selasa (19/2).
Lebih rinci menurut Dadan,dari total BLM Rp425 juta tersebut, maksimal 5 persen merupakan biaya persiapan, perencanaan dan operasional yang dilakukan oleh masyarakat, dan tidak diperbolehkan untuk membayar gaji atau honor BKM atau fasilitator. Untuk biaya upah tenaga kerja konstruksi maksimal 35 persen dan minimal 60 persen untuk biaya konstruksi.
Mewakili Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri (KLN) Dwityo A Soeranto mengatakan, Maret nanti rencananya akan dilakukan penandatanganan pinjaman program SANIMAS ini. Program ini akan berlangsung selama empat tahun mulai dari 2013-2016.
“Apabila kabupaten/kota telah menyatakan minat dan siap dalam tahun ini maka bisa segera dimulai. Apabila belum bisa tahun ini maka bisa dilakukan tahun depan. Hal ini tergantung kesiapan kabupaten/kota penerima manfaat,” ujar Dwityo.
Sosialisasi untuk wilayah II ini merupakan kelanjutan dari sosialiasi sebelumnya yang diadakan di Palembang, Sumatera Selatan untuk wilayah I dalam rangkan menjaring minat peserta. Peserta sosialisasi Wilayah II ini adalah para Kepala Dinas dan Bappeda kabupaten/kota di 27 kabupaten/kota dari enam provinsi.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Utara Eddy Salim. Sementara, pembicara dalam sosialisasi ini berasal dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Bappenas.
Terdapat 13 Provinsi penerima program SANIMAS ini. Provinsi tersebut terdiri dari, Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Banten, Lampung dan Bangka Belitung. (dvt)
Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Dadan Krinandar mengatakan, program ini rencananya akan dilaksanakan di 1.800 lokasi yang berada di 13 provinsi. Program ini sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan millennium (Millenium Development Goals/MDGs) pada 2015 yaitu menurunkan 50 persen jumlah penduduk yang belum memiliki akses sanitasi.
“SANIMAS ini merupakan program dengan konsep pemberdayaan masyarakat dimana tiap lokasi akan mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat sebesar maksimal Rp425 juta,” kata Dadan saat membuka Sosialisasi SANIMAS Wilayah II di Medan, Sumatera Utara, Selasa (19/2).
Lebih rinci menurut Dadan,dari total BLM Rp425 juta tersebut, maksimal 5 persen merupakan biaya persiapan, perencanaan dan operasional yang dilakukan oleh masyarakat, dan tidak diperbolehkan untuk membayar gaji atau honor BKM atau fasilitator. Untuk biaya upah tenaga kerja konstruksi maksimal 35 persen dan minimal 60 persen untuk biaya konstruksi.
Mewakili Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri (KLN) Dwityo A Soeranto mengatakan, Maret nanti rencananya akan dilakukan penandatanganan pinjaman program SANIMAS ini. Program ini akan berlangsung selama empat tahun mulai dari 2013-2016.
“Apabila kabupaten/kota telah menyatakan minat dan siap dalam tahun ini maka bisa segera dimulai. Apabila belum bisa tahun ini maka bisa dilakukan tahun depan. Hal ini tergantung kesiapan kabupaten/kota penerima manfaat,” ujar Dwityo.
Sosialisasi untuk wilayah II ini merupakan kelanjutan dari sosialiasi sebelumnya yang diadakan di Palembang, Sumatera Selatan untuk wilayah I dalam rangkan menjaring minat peserta. Peserta sosialisasi Wilayah II ini adalah para Kepala Dinas dan Bappeda kabupaten/kota di 27 kabupaten/kota dari enam provinsi.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Utara Eddy Salim. Sementara, pembicara dalam sosialisasi ini berasal dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Bappenas.
Terdapat 13 Provinsi penerima program SANIMAS ini. Provinsi tersebut terdiri dari, Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Banten, Lampung dan Bangka Belitung. (dvt)
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/02/pu-jaring-48-kabupatenkota-ikuti.html