Tuntaskan Tenaga Honorer, Pemerintah Tempuh Tiga Kebijakan

Untuk Tuntaskan Tenaga Honorer, Pemerintah Tempuh Tiga Kebijakan Jakarta- Untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer, pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB mengambil sejumlah kebijakan. Langkah ini diambil setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB menerima lebih dari 32.000 surat pengaduan keberatan, baik keberaran terhadap data yang Memenuhi Kriteria (MK) ataupun yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah, BKD, dan DPRD Lombok Tengah di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat, Jakarta, Kamis (10/1). Lebih lanjut Tumpak Hutabarat mengatakan bahwa melihat banyaknya pengaduan  ini, pemerintah memutuskan untuk: Pertama, memerintahkan BPKP melakukan  Quality Assurance (QA); kedua melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT); dan yang  ketiga adalah melakukan verifikasi ulang ke lapangan khususnya untuk daerah-daerah yang bermasalah (musibah  banjir ataupun kebakaran).  Sedangkan penyerahan formasi yang dilakukan pada 19 Desember 2012 merupakan tindak lanjut  hasil dari pelaksanaan QA yang dilakukan BPKP. Tumpak menjelaskan bahwa QA bukanlah wewenang BKN dan  sampai saat ini informasi tentang hasil QA belum dimiliki dan dikuasai oleh Humas BKN.  Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, Tumpak menyarankan agar pihak-pihak yang berkepentingan menanyakannya kepada Humas KemenPAN-RB ataupun Humas BPKP. (BKN)

Bahrul Hayat: Negara Lakukan Pembiaran Terhadap Nasib KUA                                                                                                    Bottom of Form                            Bandung— Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat menyatakan, negara berbuat kesalahan karena telah melakukan pembiaran terhadap nasib Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga kementerian itu dikesankan sebagai institusi terkorup. Hal itu sungguh memilukan, kata Bahrul, Sebab, di tengah upaya Kementerian Agama melakukan bersih-bersih, di sisi lain ada pihak tertentu menuding Kemenag justru dinilai sebagai yang terkorup. Hal itu diungkapkan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat ketika memberi sambutan pada peresmian Gedung Kementerian Agama Bandung Barat, di Padalarang, Rabu (9/1). Pada persemian tersebut nampak hadir Kanwil Kemenag Jabar, H. Syaeroji, Bupati Bandung Barat Abubakar, Kepala Kantor Kemenag Bandung Barat,H.Imron dan sejumlah pejabat di daerah tersebut. Bahrul menyatakan prihatin atas tudingan dari berbagai pihak bahwa Kementerian Agama tidak berbuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan terkait dengan tudingan yang diarahkan ke KUA, penghulu yang menerima dana atau sumbangan seusai nikah sebagai perbuatan gratifikasi, ia menjelaskan, sejatinya kesalahan itu bukan terletak pada penghulu. Tugas penghulu hanya mencatat, bukan memberi khutbah nikah dan membaca doa. Ketika penghulu bertugas ke luar, dia diberi beban banyak. Bahkan mengatur pernikahan mulai acara ritual hingga selesai. Perkawinan memang merupakan peristiwa khusus bagi seseorang dan jika tanpa penghulu yang mengatur dianggap dapat mengurangi nilai sakral. Di sisi lain Sekjen Kemenag itu menegaskan, sesungguhnya negara telah melakukan pembiaran terhadap KUA dan penghulu.Sebab, bertahun-tahun negara membangun KUA tetapi tidak pernah diberi biaya. Baru pada 2006 ada bantuan untuk KUA sebesar Rp30 ribu bagi yang menikah di KUA. “Membangun kantor, tetapi tak diberi dana operasional,” katanya, dan menambahkan pernyataan itu sekaligus sebagai curahan hati (Curhat) terhadap kegalauan yang dihadapi para petugas di KUA. Menghadapi persoalan itu, Bahrul mengatakan, apakah sekarang masyarakat sudah siap menikahkan anaknya di KUA. Nikah di hari dan jam kerja yang berlaku. Hadirin tak satu pun ada yang menjawab. Jika Kemenag tak ingin dinilai melakukan korupsi tentu menikah, tentu menikah di KUA sangat membantu. Tetapi di sisi lain, ternyata masyarakat tak menginginkan itu. Masih banyak anggota keluarga meminta agar penghulu datang dan menikahkan anak mereka di gedung atau di kediamannya. Kemenag sudah memiliki opsi. Nikah di KUA atau memberi dana operasional kepada KUA. Penghulu diberi dana operasional sehingga ke depan tidak ada lagi label menempel di Kemenag sebagai institusi terkorup. Jika pemerintah tidak menyediakan dana operasional, dapat nikah di KUA. Itu berarti sama seperti berlaku di zaman Belanda. Tetapi, kata Bahrul, apakah masyarakat sudah siap. Jika tidak siap,jangan salahkan penghulu menerima imbalan dan jangan dianggap sebagai gratifikasi. Ia menambahkan, untuk biaya operasional KUA, pihaknya akan membahas masalah ini bersama Kementerian Keuangan. “Dalam waktu dekat akan dibicarakan di eselon I dulu,” jelasnya.(ant/ess)

URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/01/untuk-tuntaskan-tenaga-honorer.html