Pemerintah berencana melakukan reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD. Dengan adanya rancangan baru ini, maka alokasi APBD tidak lagi berdasarkan besarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto mengungkapkan, dalam formulasi DAU yang sekarang ini rumusannya alokasi dasar ditambah dari fiscal space (celah fiskal). Alokasi dasar tersebut, meliputi gaji pegawai di PNS daerah.
“Ini banyak masukan atau saran yang kemudian memberikan dampak yang kurang efisien karena bagi daerah yang pegawainya tinggi, karena itu menjadi alokasi dasar, berarti dia menjadi tinggi,” jelas dia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,.
Oleh sebab itu, dalam reformulasi Undang-Undang (UU) revisi 33, DAU hanya akan ditentukan dari celah fiskal. “Jadi berapa kebutuhan fiskalnya? Terus berapa kapasitas fiskalnya?” urainya.
Dengan demikian, penerimaan DAU di setiap daerah sangat bergantung data-data di masing-masing daerah. Menurutnya, besaran DAU ke daerah-daerah itu akan berkompetisi tanpa menggunakan alokasi dasar pegawai daerah alias tidak tergantung jumlah pegawinya. “Nanti saingannya di celah fiskal. Jadi, daerah-daerah sekarang ini belanja pegawainya tinggi akan mendapat privilage, sementara yang belanja pegawai rendah karena dia alokasi dasar, dia akan dapatkan rendah,” ungkap Marwanto.
“Sehingga nanti kompetisi dari itu hilang, sehingga semata-mata tergantung pada celah fiskal. Dan itu lebih mencerminkan kebutuhan dari daerah karena nanti akan ada gap antara kemampuan fiskal dan celah fiskal,” tukas dia. PPCI.
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2012/10/undang-undang-direvisi-dana-alokasi.html