Jakarta,—
Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyepakati anggaran Kurikulum 2013 sebanyak Rp 829.427.325.000. Kesepakatan ini dicapai melalui rapat kerja bersama pada Senin (27/05/2013) malam, yang dipimpin oleh Ketua Komisi X Agus Hermanto.
“Kami menyimpulkan dari pandangan fraksi menyetujui. Ada enam fraksi menyetujui dan menyetujui dengan catatan, dan ada tiga fraksi belum menyetujui,” kata Agus.
Anggaran yang disepakati ini mengalami perubahan dari usulan sebelumnya pada 21/12/2012 lalu sebanyak Rp 1.153.240.976.000, sehingga ada sisa Rp 323.813.651.000. “Usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran kurikulum tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus.
Sebanyak sembilan fraksi memberikan pandangan terhadap Kurikulum 2013 dan anggarannya. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju implementasi Kurikulum 2013. Adapun Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Hanura setuju dengan catatan, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional setuju untuk dilakukan uji coba (piloting).
Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum menyetujui dan menyatakan meminta penundaan setelah Juli 2014.
Mendikbud menghormati dan menghargai pandangan fraksi-fraksi yang dinilai variatif. Perbedaan pandangan tersebut, kata Mendikbud, merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Intinya kami bersyukur meskipun dengan segala keterbatasan akhirnya bisa disetujui untuk urusan Kurikulum 2013,” katanya.
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Riwu Kore, memberikan atensi yang tinggi terhadap rencana pemberlakukan Kurikulum 2013. Fraksinya berpandangan, Kurikulum 2013 yang didesain oleh pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, merupakan produk yang melalui proses panjang. “Kami yakin Kurikulum 2013 dapat diimplementasikan sesuai target dan jadwal yang telah diusulkan pemerintah,” katanya.
Dalam rapat kerja tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan usulan penggunaan sisa anggaran yang sebanyak Rp 323,8 miliar.
Mendikbud menyebutkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan nonfisik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). “Kami mohon pandangan atau pendapat dari ibu bapak sekalian. Kami mohon sisa alokasi ini dipakai untuk beberapa hal,” ujarnya kepada para pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
Mendikbud memaparkan usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran Kurikulum 2013. Pada jenjang SD, kata dia, sebanyak Rp 204,6 miliar akan dialokasikan untuk penambahan pembangunan perpustakaan sebanyak 190 unit, penambahan pembangunan ruang kelas baru (RKB) 386 unit, dan penyediaan meubeler RKB 2.185 unit.
Selain itu, anggaran akan digunakan untuk penambahan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang 250 unit dan penambahan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 750 unit. “Serta untuk menejemen bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak satu kegiatan,” katanya.
Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan, pada jenjang SMP, sebanyak Rp 37,6 miliar akan dialokasikan untuk penambahan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 112 unit, dokumen pedoman standar pengembangan pembelajaran sebanyak 119 dokumen, dan menejemen BSM sebanyak satu kegiatan.
Adapun pada jenjang SMA/SMK, sebanyak Rp 81,5 miliar akan dialokasikan untuk penambahan pembangunan RKB SMA sebanyak 214 unit, menejemen BSM SMA satu kegiatan, penambahan ruang praktik siswa SMK 37 unit, penambahan peralatan praktik SMK 37 paket, dan menejemen BSM SMK sebanyak satu kegiatan.
Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyepakati anggaran Kurikulum 2013 sebanyak Rp 829.427.325.000. Kesepakatan ini dicapai melalui rapat kerja bersama pada Senin (27/05/2013) malam, yang dipimpin oleh Ketua Komisi X Agus Hermanto.“Kami menyimpulkan dari pandangan fraksi menyetujui. Ada enam fraksi menyetujui dan menyetujui dengan catatan, dan ada tiga fraksi belum menyetujui,” kata Agus.
Anggaran yang disepakati ini mengalami perubahan dari usulan sebelumnya pada 21/12/2012 lalu sebanyak Rp 1.153.240.976.000, sehingga ada sisa Rp 323.813.651.000. “Usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran kurikulum tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus.
Sebanyak sembilan fraksi memberikan pandangan terhadap Kurikulum 2013 dan anggarannya. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju implementasi Kurikulum 2013. Adapun Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Hanura setuju dengan catatan, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional setuju untuk dilakukan uji coba (piloting).
Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera belum menyetujui dan menyatakan meminta penundaan setelah Juli 2014.
Mendikbud menghormati dan menghargai pandangan fraksi-fraksi yang dinilai variatif. Perbedaan pandangan tersebut, kata Mendikbud, merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Intinya kami bersyukur meskipun dengan segala keterbatasan akhirnya bisa disetujui untuk urusan Kurikulum 2013,” katanya.
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Riwu Kore, memberikan atensi yang tinggi terhadap rencana pemberlakukan Kurikulum 2013. Fraksinya berpandangan, Kurikulum 2013 yang didesain oleh pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, merupakan produk yang melalui proses panjang. “Kami yakin Kurikulum 2013 dapat diimplementasikan sesuai target dan jadwal yang telah diusulkan pemerintah,” katanya.
Dalam rapat kerja tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan usulan penggunaan sisa anggaran yang sebanyak Rp 323,8 miliar.
Mendikbud menyebutkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan nonfisik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). “Kami mohon pandangan atau pendapat dari ibu bapak sekalian. Kami mohon sisa alokasi ini dipakai untuk beberapa hal,” ujarnya kepada para pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
Mendikbud memaparkan usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran Kurikulum 2013. Pada jenjang SD, kata dia, sebanyak Rp 204,6 miliar akan dialokasikan untuk penambahan pembangunan perpustakaan sebanyak 190 unit, penambahan pembangunan ruang kelas baru (RKB) 386 unit, dan penyediaan meubeler RKB 2.185 unit.
Selain itu, anggaran akan digunakan untuk penambahan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang 250 unit dan penambahan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 750 unit. “Serta untuk menejemen bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak satu kegiatan,” katanya.
Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan, pada jenjang SMP, sebanyak Rp 37,6 miliar akan dialokasikan untuk penambahan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 112 unit, dokumen pedoman standar pengembangan pembelajaran sebanyak 119 dokumen, dan menejemen BSM sebanyak satu kegiatan.
Adapun pada jenjang SMA/SMK, sebanyak Rp 81,5 miliar akan dialokasikan untuk penambahan pembangunan RKB SMA sebanyak 214 unit, menejemen BSM SMA satu kegiatan, penambahan ruang praktik siswa SMK 37 unit, penambahan peralatan praktik SMK 37 paket, dan menejemen BSM SMK sebanyak satu kegiatan.
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/05/anggaran-kurikulum-2013-rp-829-miliar.html