Jakarta, -
Menteri Keuangan (Menkeu) Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan, fiskal pemerintah berpotensi menjadi kurang sehat apabila pengelolaan subsidi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal ini ia sampaikan di kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis (11/4).
Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk subsidi BBM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Karenanya, Menkeu terus mendorong kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari formula yang tepat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengelola subsidi. "Ada rencana peralihan ke (bensin) Ron 90, itu semua masih dalam pembahasan di Kementerian ESDM. Saya bisa jelaskan bahwa kita tahu bahwa fiskal kita bisa menjadi kurang sehat kalau masalah subsidi energi tidak tertangani jadi prioritas," ujar Menkeu.
Pemerintah, menurut Menkeu, juga telah mempersiapkan berbagai bentuk kompensasi pada masyarakat, khususnya yang kurang mampu yang terkena dampak dari kebijakan pengelolaan subsidi yang diambil pemerintah nantinya. "Kalau seandainya ada bentuk kompensasi yang menyertai paket itu, kita sudah punya banyak bentuk-bentuk kompensasi. Kita ada raskin, beras untuk kaum miskin. Kita juga ada beasiswa untuk orang miskin, ataupun PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), ataupun program untuk keluarga harapan. Itu semua bentuk-bentuk intervensi sosial yang bisa kita lakukan kalau nanti paket itu disusun," tuturnya.
Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk subsidi BBM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Karenanya, Menkeu terus mendorong kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari formula yang tepat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengelola subsidi. "Ada rencana peralihan ke (bensin) Ron 90, itu semua masih dalam pembahasan di Kementerian ESDM. Saya bisa jelaskan bahwa kita tahu bahwa fiskal kita bisa menjadi kurang sehat kalau masalah subsidi energi tidak tertangani jadi prioritas," ujar Menkeu.Pemerintah, menurut Menkeu, juga telah mempersiapkan berbagai bentuk kompensasi pada masyarakat, khususnya yang kurang mampu yang terkena dampak dari kebijakan pengelolaan subsidi yang diambil pemerintah nantinya. "Kalau seandainya ada bentuk kompensasi yang menyertai paket itu, kita sudah punya banyak bentuk-bentuk kompensasi. Kita ada raskin, beras untuk kaum miskin. Kita juga ada beasiswa untuk orang miskin, ataupun PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), ataupun program untuk keluarga harapan. Itu semua bentuk-bentuk intervensi sosial yang bisa kita lakukan kalau nanti paket itu disusun," tuturnya.
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/04/blog-post.html