Mamuju –
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat mengadakan Workshop Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Dana APBD-P. Workshop tersebut membahas pengelolaan manajemen BOS yang baik, terutama dari segi pengelolaan keuangan BOS di setiap tingkatan mulai dari tingkat sekolah, kab/kota, provinsi dan sampai ke tingkat pusat.
“Diharapkan pengelolaan keuangan dana BOS di daerah itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena bagaimana mungkin bisa memperbaiki mutu pendidikan kalau pengelolaan BOS keuangannya tidak dikelola dengan baik,” kata Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Ismail Zainuddin, saat membuka workshop di Hotel Grand Mutiara, mamuju, Sulbar (17/12).
Kepala Dinas Mamuju Sulawesi Barat, Mulyadi Bintaha, mengatakan perlu perubahan pola pikir para pengelola dana BOS. Sekalipun pengawasan sudah ketat dan pengelola adminstrasi sudah baik, namun masih ada pikiran untuk menyeleweng tetap tidak akan maksimal. "Kalau mindsetnya cuma cari uang, ya percuma" katanya.
Mulyadi mengatakan, setiap tingkatan dalam pengelolaan dana BOS mempunyai peranan masing-masing. Jika program dana yang terdapat dalam program BOS ini dapat tersalur dengan benar, maka misi 5 K Kemdikbud terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dapat terpenuhi.
Adapun tujuan kegiatan workshop BOS ini salah satunya adalah memberikan pemahaman, pengertian dan wawasan yang sama kepada para tim manajemen BOS kabupaten/kota, kepala sekolah, bendahara dan guru, tentang mekanisme penyaluran dan pelaporan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2013.
Pemerintah melalui Kemdikbud mengupayakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak lain adalah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena fakta di lapangan, banyak kendala yang dijumpai di masyarakat khususnya terkait dengan masalah biaya pendidikan yang mahal dan memberatkan masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah provinsi Sulbar, Kepala BPK perwakilan provinsi Sulbar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Sulbar, Inpektorat propinsi Sulbar dan Tim Manajemen BOS kabupaten/kota, kepala sekolah, bendahara dan guru.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat mengadakan Workshop Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Dana APBD-P. Workshop tersebut membahas pengelolaan manajemen BOS yang baik, terutama dari segi pengelolaan keuangan BOS di setiap tingkatan mulai dari tingkat sekolah, kab/kota, provinsi dan sampai ke tingkat pusat.“Diharapkan pengelolaan keuangan dana BOS di daerah itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena bagaimana mungkin bisa memperbaiki mutu pendidikan kalau pengelolaan BOS keuangannya tidak dikelola dengan baik,” kata Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Ismail Zainuddin, saat membuka workshop di Hotel Grand Mutiara, mamuju, Sulbar (17/12).
Kepala Dinas Mamuju Sulawesi Barat, Mulyadi Bintaha, mengatakan perlu perubahan pola pikir para pengelola dana BOS. Sekalipun pengawasan sudah ketat dan pengelola adminstrasi sudah baik, namun masih ada pikiran untuk menyeleweng tetap tidak akan maksimal. "Kalau mindsetnya cuma cari uang, ya percuma" katanya.
Mulyadi mengatakan, setiap tingkatan dalam pengelolaan dana BOS mempunyai peranan masing-masing. Jika program dana yang terdapat dalam program BOS ini dapat tersalur dengan benar, maka misi 5 K Kemdikbud terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dapat terpenuhi.
Adapun tujuan kegiatan workshop BOS ini salah satunya adalah memberikan pemahaman, pengertian dan wawasan yang sama kepada para tim manajemen BOS kabupaten/kota, kepala sekolah, bendahara dan guru, tentang mekanisme penyaluran dan pelaporan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2013.
Pemerintah melalui Kemdikbud mengupayakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak lain adalah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena fakta di lapangan, banyak kendala yang dijumpai di masyarakat khususnya terkait dengan masalah biaya pendidikan yang mahal dan memberatkan masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah provinsi Sulbar, Kepala BPK perwakilan provinsi Sulbar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Sulbar, Inpektorat propinsi Sulbar dan Tim Manajemen BOS kabupaten/kota, kepala sekolah, bendahara dan guru.
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/12/pemda-sulbar-benahi-pengelolaan-dana-bos.html