Jakarta,-
Pemerintah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pekerjaan Umum (PU) tahun 2014 senilai Rp10,1 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dipergunakan penanganan jalan, irigasi, sanitasi dan air minum.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjojono di Jakarta, Senin (4/11) mengatakan, alokasi DAK pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari DAK tahun ini yang sebesar Rp8,1 triliun. Salah satu alasan pemberian DAK bidang PU menurut Taufik adalah karena Pemerintah menyadari kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum belum memadai.
“Apalagi ditambah kondisi kapasitas pembiayaan Pemda yang tidak memadai untuk memelihara infrastruktur daerah yang jadi kewenangannya. DAK merupakan bagian solusi untuk memenuhi sebagian kekurangan dana untuk meningkatkan kapasitas Pemda tersebut,”sebutnya.
DAK bidang PU 2014 didominasi untuk penanganan jalan yang sebesar Rp6,01 triliun. Sementara untuk keperluan irigasi, air minum dan sanitasi masing-masing dialokasikan senilai Rp2,28 triliun, Rp885 miliar dan Rp830 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 28 Pemerintah Provinsi.
“Secara umum ada tiga kriteria penilaian untuk daerah yang layak dapat DAK, pertama adalah fasilitas fiskal daerah bersangkutan, lalu menurut indeks wilayahnya. Dua kriteria ini dilakukan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sedang yang ketiga adalah dari sisi teknis yang dinilai oleh Kementerian PU,”ungkap Taufik.
Partisipasi Pemda terhadap Program DAK yang telah diluncurkan sejak 2003 ini menurut Taufik semakin membaik setiap tahunnya. Bila pada masa awal tingkat pelaporan keuangan dari Pemda hanya berkisar 30-40 persen, maka pada tahun ini jumlah tersebut meningkat cukup baik.
“Pada DAK tahun ini yang nilainya Rp8,1 triliun, dari 1.754 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dibentuk, yang telah melaporkan secara awal ada 1.559 SKPD dengan nilai dana Rp6,49 triliun,”imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian PU, hingga saat ini provinsi yang pelaporan keuangan DAK-nya tertinggi adalah Bangka Belitung (78 persen), Riau (74 persen) dan Maluku Utara (73,9 persen). Sedangkan salah satu yang terendah adalah Jawa Timur sebesar 44 persen.
“Jatim itu terhambat salah satunya karena permasalahan pembebasan tanah,”tutur Taufik
Pemerintah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pekerjaan Umum (PU) tahun 2014 senilai Rp10,1 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dipergunakan penanganan jalan, irigasi, sanitasi dan air minum.Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjojono di Jakarta, Senin (4/11) mengatakan, alokasi DAK pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari DAK tahun ini yang sebesar Rp8,1 triliun. Salah satu alasan pemberian DAK bidang PU menurut Taufik adalah karena Pemerintah menyadari kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum belum memadai.
“Apalagi ditambah kondisi kapasitas pembiayaan Pemda yang tidak memadai untuk memelihara infrastruktur daerah yang jadi kewenangannya. DAK merupakan bagian solusi untuk memenuhi sebagian kekurangan dana untuk meningkatkan kapasitas Pemda tersebut,”sebutnya.
DAK bidang PU 2014 didominasi untuk penanganan jalan yang sebesar Rp6,01 triliun. Sementara untuk keperluan irigasi, air minum dan sanitasi masing-masing dialokasikan senilai Rp2,28 triliun, Rp885 miliar dan Rp830 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 28 Pemerintah Provinsi.
“Secara umum ada tiga kriteria penilaian untuk daerah yang layak dapat DAK, pertama adalah fasilitas fiskal daerah bersangkutan, lalu menurut indeks wilayahnya. Dua kriteria ini dilakukan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sedang yang ketiga adalah dari sisi teknis yang dinilai oleh Kementerian PU,”ungkap Taufik.
Partisipasi Pemda terhadap Program DAK yang telah diluncurkan sejak 2003 ini menurut Taufik semakin membaik setiap tahunnya. Bila pada masa awal tingkat pelaporan keuangan dari Pemda hanya berkisar 30-40 persen, maka pada tahun ini jumlah tersebut meningkat cukup baik.
“Pada DAK tahun ini yang nilainya Rp8,1 triliun, dari 1.754 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dibentuk, yang telah melaporkan secara awal ada 1.559 SKPD dengan nilai dana Rp6,49 triliun,”imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian PU, hingga saat ini provinsi yang pelaporan keuangan DAK-nya tertinggi adalah Bangka Belitung (78 persen), Riau (74 persen) dan Maluku Utara (73,9 persen). Sedangkan salah satu yang terendah adalah Jawa Timur sebesar 44 persen.
“Jatim itu terhambat salah satunya karena permasalahan pembebasan tanah,”tutur Taufik
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/11/pemerintah-salurkan-dak-pu-2014-senilai.html