JAKARTA -
Reformasi birokrasi akan berhasil bila didukung oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari birokrat, politisi, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, pers, dan seluruh masyarakat madani. Posisi jurnalis baik dalam sosialisasi kebijakan maupun sebagai control sosial, sangat strategis dan akan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, pers merupakan keuatan ketiga yang sangat menentukan. “Reformasi birokrasi sangat membutuhkan dukungan pers,” ujarnya, Jumat lalu.
Karena itu, . Tujuannya, selain untuk mendapatkan masukan juga untuk membangun pemahaman yang sama mengenai reformasi birokrasi. Hal itu sangat diperlukan untuk membekali wartawan dalam peliputan mengenai seluruh aspek birokrasi.
Tanpa mengurangi independensi media massa, diharapkan lahir pemberitaan yang proporsional, sehingga terbentuk opini public. Pada gilirannya diharapkan dapat menggalang dukungan masyarakat. “Kekuatan ketiga bisa dibangun dengan pemberitaan media yang semakin massif, konferensif dan juga pemberitaan yang tepat ke masyarakat,” tambah Eko.
Menurut rencana, penyelenggaraan orientasi jurnalis ini akan dibagi ke dalam 3 wilayah yang berbeda, yakni bagian barat, tengah, dan timur.
Menurut Bambang dari Litbang Kompas, gagasan pelaksanaan training ini sangat menarik apabila tidak mendoktrin para jurnalis. Selama ini kalangan media lebih banyak memberitakan hasil ketimbang proses, seperti kasus yang terjadi dalam birokrasi. “Sebenarnya di balik kasus ada rangkaian proses yang panjang. Kita kurang menangkap subtansinya. Training ini diharapkan bisa menggambarkan urusan birokrasi dari hulu ke hilir,” ujar Bambang.
Wamen PANRB berharap, ke depan ada media di tanah air yang focus dan interest untuk aktivitas pemberitaan akuntabilitas pemerintahan untuk reformasi birokrasi, seperti yang terjadi di Amerika yaitu Media Federal.
Reformasi birokrasi akan berhasil bila didukung oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari birokrat, politisi, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, pers, dan seluruh masyarakat madani. Posisi jurnalis baik dalam sosialisasi kebijakan maupun sebagai control sosial, sangat strategis dan akan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan.Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengatakan, pers merupakan keuatan ketiga yang sangat menentukan. “Reformasi birokrasi sangat membutuhkan dukungan pers,” ujarnya, Jumat lalu.
Karena itu, . Tujuannya, selain untuk mendapatkan masukan juga untuk membangun pemahaman yang sama mengenai reformasi birokrasi. Hal itu sangat diperlukan untuk membekali wartawan dalam peliputan mengenai seluruh aspek birokrasi.
Tanpa mengurangi independensi media massa, diharapkan lahir pemberitaan yang proporsional, sehingga terbentuk opini public. Pada gilirannya diharapkan dapat menggalang dukungan masyarakat. “Kekuatan ketiga bisa dibangun dengan pemberitaan media yang semakin massif, konferensif dan juga pemberitaan yang tepat ke masyarakat,” tambah Eko.
Menurut rencana, penyelenggaraan orientasi jurnalis ini akan dibagi ke dalam 3 wilayah yang berbeda, yakni bagian barat, tengah, dan timur.
Menurut Bambang dari Litbang Kompas, gagasan pelaksanaan training ini sangat menarik apabila tidak mendoktrin para jurnalis. Selama ini kalangan media lebih banyak memberitakan hasil ketimbang proses, seperti kasus yang terjadi dalam birokrasi. “Sebenarnya di balik kasus ada rangkaian proses yang panjang. Kita kurang menangkap subtansinya. Training ini diharapkan bisa menggambarkan urusan birokrasi dari hulu ke hilir,” ujar Bambang.
Wamen PANRB berharap, ke depan ada media di tanah air yang focus dan interest untuk aktivitas pemberitaan akuntabilitas pemerintahan untuk reformasi birokrasi, seperti yang terjadi di Amerika yaitu Media Federal.
URL : http://sinarpagisptsm.blogspot.com/2013/04/orientasi-jurnalis-untuk-reformasi.html